KabarBaik.co, Jember – Rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Jember berlangsung dinamis.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah usulan rencana pinjaman daerah kepada pemerintah pusat melalui BUMN pembiayaan.
Anggota Banggar DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo, menjelaskan bahwa dinamika dan perdebatan alot dalam rapat Banggar merupakan bagian dari fungsi penganggaran dan pengawasan yang dijalankan oleh legislatif.
“Di dalam rapat memang terjadi dinamika karena itu salah satu fungsi kita di Banggar DPRD, yaitu fungsi penganggaran. Kita berdiskusi matang dan cukup lama karena ingin memastikan APBD ini betul-betul pro-rakyat dan keberuntukannya murni untuk rakyat,” ujar Ardy, Sabtu (1/8).
Terkait usulan pinjaman daerah sebesar Rp 786 miliar, legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa langkah peminjaman ini menjadi solusi strategis di tengah keterbatasan anggaran reguler APBD Jember.
Pinjaman tersebut dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan mendesak, khususnya perbaikan infrastruktur jalan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.
Berdasarkan data yang diterima Banggar DPRD Jember, terdapat sekitar 527 kilometer jalan di Kabupaten Jember yang mengalami kerusakan, baik kategori ringan maupun berat.
“Infrastruktur itu bukan hanya soal jalan, tetapi juga bisa berupa bangunan, Jalan Usaha Tani (JUT), irigasi, hingga saluran drainase. Kalau hanya mengandalkan anggaran reguler, tidak akan maksimal mencakup seluruh wilayah Jember,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan adanya alokasi anggaran khusus infrastruktur dari skema pinjaman ini, perbaikan dapat menyasar hingga ke jalan-jalan di pelosok desa.
Hal ini diyakini akan memicu multiplier effect bagi peningkatan ekonomi warga, kelancaran distribusi hasil pertanian, serta menghemat beban biaya perawatan jalan tahunan.
Selain perbaikan jalan dan sektor pertanian, sebagian alokasi pinjaman daerah tersebut diperuntukkan bagi peningkatan fasilitas layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Langkah ini diambil guna merespons lonjakan jumlah pasien setelah diterapkannya program Universal Health Coverage (UHC) oleh Pemkab Jember. Tingginya antusiasme warga memanfaatkan UHC membuat kapasitas ruang inap dan pelayanan di RSUD serta Puskesmas kerap melampaui daya tampung.
“Program UHC ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga lonjakan pasien di rumah sakit luar biasa. Kerap kali kita lihat pasien seolah terlantar di parkiran atau lobi karena keterbatasan ruangan. Pinjaman ini salah satunya untuk membangun dan menambah ruangan yang lebih layak, sehingga tidak ada lagi pasien yang tidak tertampung,” terangnya.
Fraksi Partai Gerindra menegaskan memberikan dukungan penuh terhadap rancangan KUA-PPAS dan rencana pinjaman daerah tersebut, selama seluruh prosesnya dijalankan sesuai regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PMK 101.
“Dukungan kami berikan selama regulasinya tepat, benar, dan diizinkan aturan. Postur KUA-PPAS ini betul-betul untuk kepentingan seluruh masyarakat Jember, sejalan dengan arahan Presiden agar pemerintah selalu dekat dan melayani rakyat,” pungkasnya.(*)
