KabarBaik.co, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat merespons keluhan warga terkait tumpukan sampah yang tak kunjung usai. Menjawab aspirasi salah satu pengurus RT dari Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Bupati Jember Muhammad Fawait membeberkan strategi besar penanganan sampah dalam program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan).
Gus Fawait mengonfirmasi bahwa Jember terpilih sebagai salah satu daerah yang menerima proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat. Proyek senilai Rp1 hingga Rp2 triliun ini berfokus pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berbasis teknologi modern di TPA Pakusari.
Dengan skema pengolahan sampah modern ini, Gus Fawait optimistis bahwa persoalan limbah di wilayahnya tidak hanya rampung, tetapi justru berbalik kondisi dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.
“Target kita pada 2028 mendatang, Jember justru akan kekurangan pasokan sampah. Bahkan, kita diproyeksikan mampu membantu mengolah sampah dari kabupaten-kabupaten tetangga,” ungkap Gus Fawait, Jumat (31/7).
Sembari menunggu infrastruktur PLTSa beroperasi penuh pada 2028, Pemkab Jember tidak hanya bertumpu pada proyek fisik. Gus Fawait menekankan pentingnya kesadaran kolektif dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah organik dan anorganik.
Untuk memacu kesadaran publik, Pemkab bakal menggelar kompetisi pengelolaan lingkungan pada penghujung tahun.
“Sasaran peserta mulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan, hingga Puskesmas. Indikatornya efektivitas dan tata kelola pemilahan sampah terbaik di wilayah masing-masing,” katanya.
Di luar isu lingkungan, Gus Fawait juga menyerap aspirasi masyarakat terkait keberatan atas skema tarif parkir per jam di RSD Soebandi. Sebagai solusi, pihak pemkab berjanji akan segera mengevaluasi aturan tersebut bersama direksi rumah sakit, sekaligus merencanakan pembangunan gedung parkir bertingkat.
Menutup dialognya, Gus Fawait mengimbau jajaran pengurus RT/RW serta warga untuk tetap kondusif. Ia menegaskan commitment Pemkab Jember untuk terus membenahi fasilitas publik sekaligus memperjuangkan insentif para kader di lapangan secara bertahap.(*)
