KabarBaik.co – Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto menyoroti kondisi media di Jawa Timur yang dinilainya kian mengkhawatirkan akibat disrupsi digital.
Ia mengungkapkan terjadi ledakan jumlah media online yang bahkan bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan, namun tidak semuanya beroperasi sesuai kaidah jurnalistik.
“Sekarang ini, media bukan hanya tumbuh, tapi meledak. Di Jawa Timur dan wilayah luas lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, kondisinya mirip. Media bermunculan tanpa kontrol dan tidak semuanya berlandaskan kode etik,” ujar Totok saat menyampaikan paparannya dalam forum literasi media yang digelar Kemenko Polkam RI di Hotel Mercure, Kecamatan Blimbing, Malang, Rabu (18/6).
Menurut Totok, disrupsi digital memicu persaingan tajam antara media online dengan media sosial individual. Bahkan, media mainstream pun kini menghadapi tekanan yang tidak ringan, termasuk dari sisi biaya produksi hingga keberlangsungan operasional.
“Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi kerawanan akan terus meningkat. Apalagi sekarang, banyak oknum yang memanfaatkan kemudahan mendirikan media online dan menjadi wartawan, namun tanpa iktikad baik,” tegasnya.
Lebih jauh, Totok juga mengungkapkan maraknya media yang menggunakan nama-nama institusi resmi negara seperti “bareskrim.com”, “KPK online”, atau “borgol.com”. Bahkan, tak jarang oknum wartawan mengenakan atribut yang menyerupai aparat hukum guna menimbulkan ketakutan.
“Penyalahgunaan ini sangat berbahaya. Media seharusnya menjadi penyampai informasi, bukan alat intimidasi. Saya bahkan pernah menyampaikan hal ini ke Irwasum Polri,” jelasnya, menyinggung kasus di Sumatera Utara, di mana seorang jurnalis dari media tidak resmi menjadi korban kekerasan.
Ia menambahkan, salah satu faktor utama masalah ini adalah keberlanjutan (sustainability) media yang lemah. Banyak media profesional dan terverifikasi justru mengalami tekanan berat hingga terpaksa melakukan PHK.
“Yang menyedihkan, media yang terverifikasi dan taat kode etik justru menghadapi tantangan berat, sementara yang tidak taat malah menjamur,” ungkapnya.
Guna merespons fenomena ini, Totok menyatakan bahwa Dewan Pers aktif melakukan literasi media ke berbagai daerah. Berdasarkan data, banyak kepala desa, kepala sekolah, rumah sakit, hingga pimpinan bank daerah menjadi korban intimidasi oknum yang mengaku sebagai wartawan.
“Contoh di Parepare, Sulawesi Selatan, seorang kepala bank besar sampai tidak pulang selama tiga hari karena merasa terancam oleh kelompok yang mengatasnamakan wartawan,” urainya.
Di Jawa Timur, kegiatan literasi telah dilakukan di Mojokerto, Pamekasan, Surabaya, dan Kediri. Totok menyebut, persoalannya serupa, yaitu menjamurnya media tidak taat etik, lemahnya kontrol, dan kebingungan publik dalam memilah media yang kredibel.
“Kalau ini terus dibiarkan, publik akan kehilangan kepercayaan pada media. Literasi dan penguatan tata kelola media menjadi sangat penting agar ekosistem pers tetap sehat,” tandasnya.
