PEMERINTAH saat ini mungkin ibarat sebuah rumah tangga yang berutang besar untuk menggelar pesta makan-makan yang konsumtif, sementara pendapatan tetap atau bahkan menurun, dan cicilan utang membengkak akibat kurs mata uang yang fluktuatif.
Pestanya terlihat meriah di foto—terpotret dalam statistik pertumbuhan 5,61 persen—tapi besok pagi, sang tuan rumah akan terbangun dengan kebingungan. Bagaimana cara membayar tagihannya tanpa harus menjual aset?
Angka 5,61 persen pada Kuartal I-2026 yang dirilis BPS baru-baru ini memang terlihat memukau di atas kertas. Di tengah gejolak global, Indonesia seolah menjadi oase pertumbuhan yang subur. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tertinggi dari semua negara G20.
Namun, di balik angka-angka tersebut, semua tahu masih terselip sebuah tanya besar. Apakah kegembiraan tersebut juga milik mereka yang berada di baris paling belakang pembangunan?
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi baru benar-benar bermakna jika mampu “menetes” ke bawah secara merata. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ada anomali yang mencolok. Ketika data menunjukkan grafik yang mendaki, realitas kelas menengah dan masyarakat bawah justru menunjukkan tren mantab alias “makan tabungan”.
Bagi para nelayan, angka 5,61 persen itu rasanya terasa asing saat mereka harus berhadapan dengan harga solar yang tinggi. Bagi para petani atau peternak, statistik itu tak banyak membantu ketika harga obat, pakan, pupuk masih melambung sementara harga jual sering kali dipermainkan tengkulak.
Begitu pula dengan para guru honorer, yang dedikasinya sering kali hanya dibalas dengan upah yang tak cukup untuk menutupi laju inflasi akibat depresiasi Rupiah yang belakangan kini telah mencapai Rp 17.300-Rp 17.400 per USD, sebuah sejarah sejak Republik berdiri.
Agar “besok pagi” tidak berakhir dengan “kebangkrutan”, pemerintah harus segera banting stir. Solusinya bukan lagi sekadar memoles angka, melainkan melakukan realokasi anggaran besar-besaran.
Alih-alih menyuntikkan utang ke program konsumtif jangka pendek, pemerintah perlu mengalihkan fokus pada stimulus sektor padat karya yang menyentuh akar rumput.
Voucher pupuk langsung bagi petani, subsidi BBM dan mesin kapal untuk nelayan, hingga kepastian status dan upah layak bagi guru honorer akan memberikan efek pengganda yang jauh lebih organik daripada sekadar bansos.
Selain itu, stabilisasi kurs harus menjadi prioritas utama untuk menahan kebocoran kekayaan nasional ke luar negeri akibat beban bunga utang yang rasanya kian tak masuk akal.
Kita tentu ingin terus optimistis. Semua berharap pertumbuhan 5,61 persen ini bukan sekadar alat kosmetik untuk pemikat. Kita ingin angka tersebut betul-betul tercermin pada piring-piring nasi para buruh dan pada kesejahteraan mereka yang selama ini masih menjadi penonton dalam laju pembangunan.
Jangan sampai statistik ini hanya menjadi foto pesta yang indah di media sosial, sementara di sudut-sudut desa, senyum masyarakat terasa masih getir dan pahit. Pembangunan harus menjadi alat untuk memanusiakan manusia, bukan sekadar urusan angka-angka di belakang koma. (“)
