KabarBaik.co, Malang – Melimpahnya hasil panen cabai di tingkat petani belum mampu menekan harga di pasar. Hingga kini harga cabai di tingkat konsumen masih bertahan tinggi, bahkan menembus Rp 100 ribu per kilogram.
Kondisi tersebut terlihat saat panen cabai di lahan Kelompok Tani Sido Makmur 1, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kamis (16/4). Dari lahan seluas sekitar 7.000 meter persegi, petani mampu menghasilkan hingga 6 ton cabai dalam satu siklus panen.
Tanaman cabai yang baru berusia sekitar empat bulan itu bahkan berpotensi dipanen hingga 15 kali dalam setahun. Hal ini menunjukkan kapasitas produksi petani lokal sebenarnya cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan harga. Di tingkat petani, cabai hanya dihargai sekitar Rp 40 ribu hingga Rp 50 ribu per kilogram. Sementara, di pasar harga melonjak hingga dua kali lipat lebih.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengakui adanya disparitas harga tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menelusuri rantai distribusi yang diduga menjadi penyebab utama tingginya harga di tingkat konsumen. “Produksi petani sebenarnya sangat baik. Tapi ada selisih harga yang tinggi antara petani dan pasar, ini yang akan kita telusuri,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Petani tidak mendapatkan harga jual optimal, sementara masyarakat harus membeli dengan harga mahal.
Sebagai upaya menjaga produktivitas, lanjut Wahyu, Pemerintah Kota Malang telah menyalurkan bantuan sarana produksi (saprodi) kepada 12 kelompok tani. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan Hariyadi, menyebut potensi petani lokal sangat besar jika didukung dengan fasilitas yang memadai. “Petani kita punya potensi besar. Dengan dukungan ini, kami ingin memastikan produksi tetap stabil,” katanya.
Meski produksi dalam kondisi aman, tingginya harga cabai di pasaran mengindikasikan adanya persoalan struktural di sektor hilir, terutama dalam rantai distribusi dan peran distributor maupun pasar induk.
Pemerintah Kota Malang kini berfokus menelusuri jalur distribusi tersebut agar disparitas harga dapat ditekan. Jika tidak segera dibenahi, kondisi timpang dikhawatirkan akan terus terjadi di masa mendatang. (*)
