KabarBaik.co, Surabaya – Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya berhasil meraih Peringkat 1 Nasional Kategori Capaian Face Recognition Perlindungan Sosial dalam ajang Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd., dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil di Jakarta, 3–4 Agustus 2026, dan diterima oleh Asisten Administrasi Umum Setda Surabaya, Anna Fajriatin.
Prestasi ini melengkapi capaian Surabaya yang sebelumnya telah masuk 10 Besar Nasional Capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada hari pertama Rakornas. Di hari kedua, Surabaya semakin kokoh menempati peringkat tertinggi dari 43 kabupaten/kota peserta uji coba, bahkan saat skema diperluas hingga 100 kabupaten/kota pada Agustus ini, capaian Surabaya tetap yang terbaik secara nasional.
Sepanjang periode pertengahan Juni hingga Juli 2026, Surabaya mencatatkan lebih dari 1.215.768 pemohon terdaftar dalam sistem Perlinsos berbasis pengenalan wajah (face recognition). Teknologi ini meningkatkan akurasi verifikasi identitas, memastikan bantuan disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak, serta meminimalkan potensi kesalahan data maupun penyalahgunaan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa IKD bukan sekadar identitas digital, melainkan fondasi pelayanan publik masa depan.
“IKD harus menjadi pintu masuk utama pelayanan publik yang aman, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga layanan pemerintah lainnya. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik,” ujar Eri, Rabu (5/8).
Kepala Disdukcapil Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan raihan ini adalah hasil kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Saat ini capaian aktivasi IKD mencapai sekitar 38 persen dari total warga wajib rekam KTP, namun jika dihitung khusus warga pemilik ponsel pintar, angkanya sudah mencapai 76 persen. Target Pemkot, dalam satu bulan ke depan seluruh warga yang memiliki perangkat pendukung dapat mengaktifkan IKD hingga 100 persen.
“NIK bukan sekadar identitas diri, melainkan basis utama integrasi seluruh layanan publik. Ke depan, perizinan, perpajakan, retribusi, hingga bantuan sosial semuanya akan merujuk pada satu data NIK melalui platform IKD,” tegas Irvan.
Kepala Dinkominfo Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan sistem Perlinsos terhubung dengan 14 kementerian dan lembaga. Data akan memvalidasi secara otomatis kelayakan penerima, sehingga penentuan bantuan menjadi objektif dan transparan, terlepas dari unsur kekerabatan maupun praktik KKN.
Saat ini data Perlinsos baru dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Ke depan, seluruh program pemerintah mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, subsidi listrik, bantuan pendidikan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni akan merujuk pada data ini dengan prioritas bagi masyarakat kelompok ekonomi terbawah.
Puncaknya capaian ini didorong empat strategi masif Pemkot Surabaya: menggerakkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan, memfungsikan ketua RT dan RW sebagai agen pendaftaran di lapangan, memanfaatkan media sosial dan tokoh masyarakat, serta pengawasan berkala langsung dipimpin Wali Kota Surabaya.(*)
