KabarBaik.co, Blitar – Fraksi PKB DPRD Kota Blitar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar tidak hanya mengandalkan langkah administratif dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkot diminta mencari akar masalah dan menyiapkan langkah nyata agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi PKB, Totok Sugiarto mengatakan, berbagai catatan yang muncul dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih fokus pada penyelesaian substansi persoalan dibanding sekadar menjalankan prosedur administratif.
“Kita ini butuh solusi yang solutif. Rencana aksi terhadap penyelesaian itu harus dicari pokok permasalahannya. Jangan hanya normatif, surat dibalas surat, tetapi bagaimana supaya kejadian yang sama tidak terulang pada tahun mendatang,” ujarnya, Senin (29/6).
Totok menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, termasuk terkait optimalisasi pendapatan daerah dan pelayanan kepada wajib pajak. Ia mencontohkan persoalan penghentian program paving block oleh Bank Jatim yang menurutnya perlu segera dicarikan jalan keluar agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.
“Kalau memang ada persoalan seperti penghentian paving block oleh Bank Jatim tanpa pemberitahuan, ya harus dicari penyebabnya dan dicari solusi. Kalau perlu mencari alternatif lain,” katanya.
Selain itu, Totok juga menyoroti tingkat kepatuhan wajib pajak yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, pendekatan persuasif saja tidak cukup apabila tidak dibarengi langkah konkret yang mampu mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Wajib pajak itu banyak yang belum tertib. Kalau hanya diberi persuasi terus ya kurang efektif. Masyarakat menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah, sehingga kewajiban perpajakan juga harus dijalankan,” jelasnya.
Terkait penurunan pendapatan dari sektor pajak, Totok menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan potensi pendapatan secara lebih akurat. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat mengetahui potensi penerimaan yang belum tergarap sekaligus menentukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan PAD.
“Potensi pajak itu harus terdeteksi dengan baik. Berapa yang sudah bayar, berapa yang belum, itu harus diketahui sehingga bisa dicari langkah yang tepat, termasuk kemungkinan pemberian insentif atau program pemutihan,” pungkasnya. (*)
