KabarBaik.co, Surabaya – Di tengah semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik dan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), badan publik dituntut menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan selalu diperbarui.
Menjawab tantangan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Workshop bertema “Transformasi Pelayanan Informasi Publik: Sinergi Penguatan PPID Unit Kerja dan Optimalisasi Informasi Publik dalam Pengaduan Masyarakat melalui Media Daring” yang digelar di Kantor DKP Provinsi Jawa Timur, Kamis (6/8).
Workshop menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, M. Sholahuddin, dan Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Komfinfo) Jatim M. Afrizal, sebagai narasumber. Acara ini diikuti seluruh bidang, cabang dinas, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan DKP Provinsi Jawa Timur.
Dalam paparannya, Sholahuddin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik kini bukan lagi sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Masyarakat saat ini tidak hanya ingin dilayani dengan cepat, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana pemerintah bekerja. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik hadir bukan untuk mempersulit badan publik, melainkan membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Menurutnya, perkembangan AI turut mengubah pola masyarakat dalam mencari informasi. Karena itu, website pemerintah dan PPID harus menjadi sumber data yang valid dan selalu diperbarui agar informasi yang diterima publik tetap akurat.
“Kalau website badan publik tidak diperbarui, AI justru akan mengambil data lama sehingga masyarakat berpotensi memperoleh informasi yang keliru. Dampaknya, kepercayaan publik bisa menurun,” jelasnya.
Sholahuddin juga mengingatkan bahwa tantangan pengelolaan informasi saat ini tidak hanya berasal dari luar organisasi, tetapi juga dari lemahnya koordinasi internal. Masih sering ditemukan data yang belum terintegrasi, dokumentasi yang belum tertata, hingga lambatnya respons terhadap permohonan informasi. Kondisi tersebut dapat berujung pada menurunnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
Karena itu, dia menekankan pentingnya sinergisitas antarunit kerja. Sinergi bukan sekadar koordinasi, melainkan kolaborasi yang dibangun melalui berbagi data, informasi, sumber daya, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Formula yang harus dibangun adalah kolaborasi, komunikasi, dan kepercayaan.
Dalam kesempatan tersebut, Sholahuddin juga menegaskan bahwa PPID Pelaksana memiliki peran strategis sebagai produsen informasi, pengelola arsip, verifikator data, penjamin kualitas informasi, sekaligus mitra PPID Utama dalam mewujudkan tata kelola informasi yang baik.
Melalui workshop ini, DKP Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu memperkuat kapasitas seluruh bidang, cabang dinas, dan UPT dalam mengelola pelayanan informasi publik secara lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif, termasuk mengoptimalkan penyampaian informasi maupun penanganan pengaduan masyarakat melalui media daring.
Menutup paparannya, Sholahuddin mengingatkan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja di setiap badan publik. “Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum. Tapi budaya kerja. Budaya yang melahirkan kolaborasi. Kolaborasi yang menghasilkan pelayanan publik berkualitas,” pungkasnya. (*)
