KabarBaik.co, Surabaya- Sebanyak 441 pemerintah desa dari Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Kediri mengikuti kelas virtual program Si Pinter Desa (Sinau Pengelolaan Informasi dan Keterbukaan Desa) yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Senin (13/7).
Melalui forum daring tersebut, pemerintah desa didorong segera membentuk sekaligus mengoptimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai fondasi tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan adaptif di era digital.
Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Jawa Timur, M. Sholahuddin, yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, keterbukaan informasi kini tidak lagi sebatas memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Lebih dari itu, pengelolaan informasi yang baik menjadi modal strategis untuk meningkatkan daya saing desa.
“Desa yang mampu mengelola informasi secara terbuka akan lebih mudah menarik investasi, membangun kolaborasi, meningkatkan kepercayaan publik, hingga mewujudkan pembangunan yang benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Program Si Pinter Desa merupakan gerakan literasi birokrasi yang diinisiasi KI Jawa Timur bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan dukungan Dinas Kominfo serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten/kota se-Jawa Timur. Program ini menargetkan sekitar 7.721 desa di Jawa Timur agar semakin siap mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.
Dalam pelaksanaannya, setiap hari Senin dua kabupaten mengikuti sesi pembelajaran dan dialog secara virtual. Pendekatan ini diharapkan mempercepat pemenuhan amanat pembentukan PPID di seluruh pemerintah desa. Selama empat pekan berjalan, para peserta pun antusias mengikuti kelas virtual tersebut.
Menurut Sholahuddin, selama ini pembentukan PPID di sejumlah desa masih sering dipandang sebagai pemenuhan administrasi semata. Padahal, PPID memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi publik yang mudah diakses masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa.
Dia menjelaskan, keterbukaan informasi dapat membuka peluang investasi melalui penyediaan data potensi desa, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran karena didukung data yang akurat. Selain itu, mencegah terjadinya potensi sengketa informasi.
“Transparansi akan mendorong masyarakat menjadi bagian dari pembangunan desa, bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra usaha, investor swadaya, maupun pelaku ekonomi lokal,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia digital, belum meratanya akses internet, hingga masih adanya resistensi terhadap budaya keterbukaan informasi.
Karena itu, Si Pinter Desa dirancang sebagai program berkelanjutan. Target jangka pendeknya adalah mendorong terbentuknya PPID di seluruh desa di Jawa Timur, khususnya desa berstatus Mandiri. Dalam jangka panjang, program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola informasi publik secara profesional di era digital.
“Ketika PPID desa berfungsi optimal, desa akan bertransformasi menjadi pemerintahan yang lebih mandiri, kompetitif, dan adaptif. Inilah fondasi utama menuju desa cerdas yang sesungguhnya,” tegasnya. (*)
