KabarBaik.co, Surabaya — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan DPRD Kota Surabaya tidak sekadar diisi kegiatan olahraga dan perlombaan. Kelompok Kerja (Pokja) Jurnalis Dewan Surabaya (Judes) menutup rangkaian kegiatan dengan diskusi santai bertema “Menjaga Semangat Kemerdekaan: Sinergi Media dan DPRD Mengawal Masa Depan Surabaya”, Kamis (20/8).
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, Sekretaris DPD PSI DPRD Surabaya sekaligus anggota Komisi B, Yuga Pratipsadda Widyawasta, Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, serta akademisi FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, Abd Aziz.
Acara menjadi ruang terbuka untuk membedah sejauh mana media, DPRD, dan kalangan akademisi menjalankan perannya dalam mengawal pembangunan Kota Surabaya mulai dari fungsi pers sebagai penyampai informasi, transparansi kebijakan, pengawasan DPRD, kemandirian fiskal, hingga tantangan perekonomian kota.
Kemerdekaan Harus Dimaknai dengan Kerja Nyata
Yuga Pratipsadda Widyawasta menegaskan bahwa semangat kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremonial semata. Kemerdekaan harus dimaknai sebagai tanggung jawab generasi penerus untuk meneruskan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata.
“Kita harus memaknai dan menghargai seluruh perjuangan pahlawan yang telah memerdekakan negara ini. Mereka tidak hanya berkorban secara fisik, tetapi juga materi, rohani, bahkan meninggalkan keluarga demi kemerdekaan,” ujar Yuga.
Karena itu, lanjut dia, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan kemerdekaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya melalui fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“DPRD mempunyai peran sebagai legislasi dan pengawas di Kota Surabaya, supaya masyarakat menjadi masyarakat yang makmur. Produk kami adalah peraturan-peraturan daerah yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Yuga juga menegaskan DPRD terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Berbagai keluhan warga, baik formal maupun informal, merupakan bagian penting dari proses pengawasan.
“Semua yang datang, semua yang bercerita, semua yang berkeluh kesah merupakan aspirasi. Itu kami hargai. Di komisi saya, tidak pernah mengelak satu pun surat masuk terkait aduan atau aspirasi warga, baik bertemu langsung maupun melalui media sosial,” katanya.
Tantangan Kemandirian Fiskal dan Daya Saing Surabaya
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim menyoroti aspek ketahanan fiskal dan pengembangan potensi ekonomi Surabaya. Ia mengingatkan bahwa tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum otomatis menunjukkan optimalnya kemandirian fiskal.
“Kita boleh bangga bahwa PAD Surabaya ini tinggi. Tetapi rasio PAD terhadap total pendapatan masih sekitar 62 sampai 64 persen. Kabupaten Badung di Bali mencapai sekitar 92 persen. Artinya, ketahanan fiskalnya jauh lebih mandiri,” ungkap Lutfil.
Kondisi tersebut menjadi tantangan nyata, terlebih dengan adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Lutfil juga menyoroti sektor perdagangan dan industri sebagai penggerak utama perekonomian, serta keterkaitannya dengan kinerja pelabuhan.
“Kalau di Singapura, dwelling time sekitar enam jam, sementara di sini masih enam hari. Ini menghambat. Kota harus tahu bagaimana barang keluar-masuk bisa berjalan lancar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perkembangan kawasan permukiman di Surabaya Barat, yang menurutnya harus dikaitkan dengan dampak ekonomi yang lebih luas bagi kota, termasuk kontribusinya terhadap penerimaan daerah.
“Apakah eksekutif yang disupport legislatif sudah memberikan hal-hal positif terhadap pertumbuhan yang notabene juga membantu perekonomian? Ini saya kira penting,” katanya.
Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi
Dari perspektif akademisi, Abd Aziz menempatkan media sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi pilar keempat yang melengkapi legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
“Media dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Fungsi media adalah penyampaian informasi dan kontrol sosial,” ujarnya.
Aziz menekankan bahwa kerja DPRD yang tidak diketahui masyarakat berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Karena itu, publikasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui proses legislasi, rapat, hearing, hingga kegiatan pengawasan. Namun demikian, media tidak boleh melepaskan fungsi kontrol sosialnya.
“Walaupun sebagai penyampai informasi, media jangan melepaskan fungsi kontrol sosial. Kebijakan pemerintah yang tidak transparan perlu dikritik. Kebijakan yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat juga perlu disampaikan kritik,” tegasnya.
Puncak Rangkaian Kegiatan Judes Indonesia
Ketua Umum Judes Indonesia, Inyong Maulana, menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan puncak rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI yang digelar sejak 4 Agustus 2026 meliputi tenis meja, lomba fotografi, podcast, diskusi, hingga mini soccer.
“Semangat teman-teman Judes cukup membanggakan. Diskusi puncak ini menjadi momen untuk berbagi ilmu dan pengetahuan, terutama kepada teman-teman mahasiswa serta pers kampus, agar mendapatkan wawasan jurnalistik yang aman dan menjadi bekal,” katanya.
Diskusi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kemerdekaan dalam konteks kekinian bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan memastikan ruang demokrasi tetap terbuka, kebijakan publik transparan, dan pembangunan Surabaya benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*)
