KabarBaik.co – Pelaksanaan Upacara Bendera HUT Kemerdekaan RI ke-79 tersisa sekitar tiga minggu lagi. Jika biasanya dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, maka pada tahun ini pemerintah akan melaksanakannya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertanyaannya, sejauh mana persiapan IKN dalam menggelar agenda tahunan tersebut?
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) hingga kini terus mempercepat proses kesiapan infrastruktur jelang pelaksanaan Upacara Bendera HUT Kemerdekaan RI ke-79. Sebagian besar infrastruktur yang dipersiapkan berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch. Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara Bendera HUT Kemerdekaan RI ke-79 masuk ke dalam batch 1.
”Pembangunan infrastruktur yang kita lakukan untuk Upacara Peringatan 17 Agustus ini adalah salah satu milestone. Karena masih ada paket-paket pekerjaan lain yang kontraknya sampai akhir tahun 2024 dan seterusnya,” jelas Imam seperti dikutip dari laman resmi Kementerian UPPR, Rabu (24/7).
Imam menjelaskan, jumlah paket pekerjaan yang terkontrak sebanyak 40 paket dengan progres fisik 88,20 persen. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71 persen, untuk batch 3 terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61 persen. Saat ini progres fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak sebesar 45,11 persen.
Menurut Imam, pagu anggaran untuk pengerjaan fisik 45,11 persen itu sebesar Rp83,42 triliun. Sebagai Smart Forest City, terdapat 9 wilayah perencanaan (WP) kawasan pengembangan IKN dengan luas 256.142 hektare yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang.
Wilayah tersebut meliputi KIPP, pusat ekonomi, layanan kesehatan, pariwisata dan hiburan, layanan pendidikan, inovasi dan riset, pusat industri pertanian dan logistik, pusat sentra pertanian, dan pusat pengembangan industri teknologi tinggi. ”Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Saat ini, kita sedang fokus pada tahap pertama 2022 hingga 2024,” tutur Imam.
Imam menjelaskan tahap pertama tersebut yaitu pemindahan tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024. ”Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir,” kata Imam.
Selain itu, lanjut Imam, pada tahap pertama pemerintah juga membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Pemerintah juga akan melakukan pemindahan ASN tahap awal termasuk TNI dan Polri yang direncanakan pada September 2024. ”Pemerintah juga terus mendorong inisiasi terkait investasi non APBN oleh sektor-sektor ekonomi prioritas,” tandas Imam. (*)
