KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Bojonegoro meminta semua pemerintah desa (pemdes) di seluruh Kabupaten Bojonegoro untuk membuka data warga miskin di wilayahnya. Tujuannya untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan meminimalisir kecemburuan sosial terhadap penerima bantuan warga miskin.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah menyatakan, Pemkab Bojonegoro berkomitmen mewujudkan transparansi data dan meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan kemiskinan. Keterbukaan data tidak hanya penting untuk keakuratan program, tetapi juga sebagai sarana partisipatif agar masyarakat turut mengawasi keabsahan data yang digunakan.
“Oleh-oleh dari Bapak Bupati ketika kunjungan ke Pemkot Surabaya ialah validitas data dasar dalam pengentasan kemiskinan harus terbuka dari pemdes. Artinya hasil data kemiskinan yang menjadi keputusan desa instruksinya untuk dipublish,” jelas Nurul Azizah, Kamis (24/4).
Nurul menjelaskan, keterbukaan data bisa dilakukan pemerintah desa dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memasang nama-nama warga miskin di masing-masing kantor desa. “Sehingga siapa pun bisa melihat siapa saja yang tercatat sebagai masyarakat miskin karena inilah sasaran penerima manfaat. Bisa publish di balai desa atau gang agar masyarakat bisa melihat, terlibat dan dapat mengontrol keabsahan data,” jelas Nurul Azizah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada Maret 2024 lalu, persentase penduduk miskin di Bojonegoro adalah 11,69 persen atau 147,33 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 12,18 persen atau 153,25 ribu jiwa. (*)
