KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mempersiapkan penyaluran 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah dialokasikan pemerintah pusat pada tahun ini. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan validasi data calon penerima menjadi prioritas agar bantuan tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan saat Indah memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Bappeda Provinsi NTB, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Jumat (3/7). Rapat membahas percepatan pelaksanaan program melalui sinkronisasi data penerima dan penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Indah, keberhasilan program BSPS tidak hanya diukur dari besarnya alokasi bantuan yang diterima NTB, tetapi juga dari ketepatan pemerintah dalam memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat.
“Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan kementerian terkait harus terus diperkuat agar seluruh data benar-benar siap sebelum program dilaksanakan. Jangan sampai perbedaan data justru menghambat masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera melakukan pemutakhiran dan penyelarasan data dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk menghindari data ganda, perbedaan data, hingga kesalahan sasaran.
“Data harus benar-benar valid, akurat, dan selaras. Ini bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi memastikan setiap bantuan sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Karena itu, penyelesaian dan pemutakhiran data harus menjadi prioritas kita bersama,” ujarnya.
Selain memastikan ketepatan sasaran, Wakil Gubernur juga enegaskan program BSPS harus menjadi bagian dari strategi Pemprov NTB dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem. Karena itu, bantuan rumah layak huni akan diintegrasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat agar penerima tidak hanya memperoleh tempat tinggal yang layak, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
“Rumah yang layak akan memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, kita ingin manfaatnya lebih besar. Karena itu, program ini harus terintegrasi dengan berbagai program pemberdayaan sehingga keluarga penerima bantuan memiliki kesempatan untuk bangkit secara ekonomi dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” katanya.
Dalam waktu dekat, lanjut Indah, Pemprov NTB akan melakukan penyandingan seluruh usulan data penerima BSPS dari pemerintah kabupaten/kota melalui rapat koordinasi bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman se-NTB. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap usulan memenuhi kriteria sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Sementara itu, Bappeda Provinsi NTB akan mendorong kabupaten/kota memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem pada desil 1 dan desil 2, meski ketentuan penerima BSPS mencakup desil 1 hingga desil 4. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat sinergi program BSPS dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan di NTB. (*)
