KabarBaik.co, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi satu-satunya pemerintah provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy) di NTB selama lima tahun ke depan.
Nota kesepakatan ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan, , bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (2/7). Gubernur mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari upaya Pemprov NTB membangun komunikasi yang aktif dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus proaktif menjemput peluang agar program nasional dapat diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di daerah. “Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Iqbal.
Ia menegaskan, pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi Pemprov NTB dalam memperkuat sinergi antarlembaga. Diplomasi yang dibangun tidak hanya sebatas koordinasi administratif, tetapi diarahkan menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat masuknya program-program prioritas pemerintah pusat ke NTB.
Melalui nota kesepakatan tersebut, lanjut Iqbal, kedua pihak akan bekerja sama dalam sembilan ruang lingkup strategis. Di antaranya sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi serta pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Iqbal, kerja sama itu juga diharapkan memperkuat integrasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan ruang laut sehingga mampu memberikan kepastian bagi investasi, meningkatkan daya saing ekonomi maritim, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Pemprov NTB menilai manfaat kerja sama tersebut akan dirasakan langsung oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, hingga masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani MoU strategis dengan KKP pada kesempatan tersebut dinilai menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Iqbal NTB menegaskan, setiap kerja sama yang dibangun akan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi maritim, dan mendukung terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia. (*)
