KabarBaik.co – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Damayanti Putri, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk membenahi dan membersihkan sistem pelayanan perizinan agar tidak berbelit-belit, tidak diskriminatif, serta bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Penegasan tersebut disampaikan Indah saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
“Kita ingin memastikan bahwa pelayanan sistem perizinan di daerah ini tidak berbelit-belit, tidak diskriminatif, serta bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Indah dalam sambutannya, Selasa (6/1).
Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD NTB yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses pembahasan Rancangan Perda hingga akhirnya disahkan menjadi Perda.
Menurut Indah, penetapan Perda ini merupakan tahap akhir dari proses legislasi, sekaligus menjadi titik awal pelaksanaan kebijakan strategis yang sangat penting bagi pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa perizinan berusaha bukan sekadar persoalan administratif, melainkan instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
“Kehadiran Perda ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha akan perizinan yang sederhana, transparan, terintegrasi, dan akuntabel,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB memandang Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi. Dengan ditetapkannya Perda tersebut, seluruh perangkat daerah terkait diwajibkan memastikan pelaksanaannya berjalan secara konsisten, tertib, dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Perda ini harus menjadi pedoman bersama. Bukan hanya sebagai dokumen hukum, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku usaha,” tegas Indah.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan. Ia juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah, khususnya yang membidangi perizinan dan pelayanan publik, untuk terus meningkatkan koordinasi, integritas, dan profesionalisme agar implementasi Perda dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
Indah turut mengajak DPRD Provinsi NTB untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi, sehingga pelaksanaan Perda benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan bersama.
“Semangat kita adalah mewujudkan pelayanan perizinan yang mendukung peningkatan investasi dan kesejahteraan masyarakat, demi kemajuan dan pembangunan daerah yang kita cintai bersama,” pungkasnya.
Wagub NTB berharap kemitraan antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga dengan baik, demi mendorong kemajuan dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara berkelanjutan.(*)
