KabarBaik.co, Blitar – Rencana pembangunan SMA negeri di Kecamatan Kanigoro kembali didorong. Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar menilai keberadaan SMA negeri diperlukan karena wilayah tersebut sudah sekitar 10 tahun tidak memiliki sekolah menengah atas negeri.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Sugeng Suroso mengatakan, usulan tersebut disampaikan komunitas Ki Demang Community dan dinilai layak untuk ditindaklanjuti. Saat ini memang terdapat sekolah di Kanigoro, tetapi belum ada SMA negeri.
“Menurut kami ini ide bagus. Pemerintah harus hadir. Di Kanigoro harus ada SMA atau SMK, bahkan kalau memungkinkan sekolah kesehatan,” ujar Sugeng.
Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Komisi IV berencana mengundang sejumlah pihak, di antaranya BPKAD, Bappeda, Dinas Pendidikan, serta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pembahasan terutama akan menyangkut kesiapan lahan dan aset yang dapat digunakan untuk pembangunan sekolah.
Kepala Seksi SMA, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar Abusani Abizalfa mengatakan, pihak provinsi mendukung rencana tersebut. Namun, pembangunan SMA negeri membutuhkan kesiapan aset atau lahan dari pemerintah daerah.
“Dari provinsi kami support. Terkait pendirian ini harus ada aset atau lahan. Kalau Pemkab Blitar ada aset, kami upayakan untuk pembangunan,” katanya.
Salah satu aset yang tengah dipertimbangkan berada di SD Satrean. Sekolah tersebut telah digabung atau merger sehingga terdapat lahan yang tidak lagi digunakan. Luasan lahan disebut sekitar 3.000 meter persegi, dengan area di bagian belakang sekitar 5.000 meter persegi.
Abusani mengatakan, kesiapan lahan menjadi penting karena sebelumnya pemerintah provinsi pernah mengalokasikan anggaran untuk mencari lokasi pembangunan SMA negeri. Namun, rencana tersebut belum terealisasi karena saat itu belum ditemukan lahan yang memenuhi syarat di Kabupaten Blitar.
“Kami pernah mencari lahan, tetapi waktu itu belum ada yang siap. Kami sempat survei ke arah Serut, tetapi lahannya merupakan tanah bengkok. Akhirnya pendanaan dialihkan ke daerah yang sudah siap, salah satunya Banyuwangi,” jelasnya.
Untuk kapasitas sekolah, kebutuhan lahan nantinya akan menyesuaikan jumlah rombongan belajar. Abusani menyebut, apabila direncanakan hingga 24 rombel, kebutuhan lahannya akan dihitung berdasarkan kapasitas tersebut.
Saat ini, pihaknya masih menunggu tindak lanjut pembahasan antara pemerintah daerah dan provinsi, termasuk hearing untuk membicarakan rencana pembangunan SMA negeri di Kanigoro. (*)
