KabarBaik.co, Bojonegoro– Kelangkaan elpiji 3 kg kembali memicu keresahan warga. Meski pemerintah memastikan distribusi mulai membaik, fakta di lapangan menunjukkan persoalan belum sepenuhnya tuntas.
Bahkan, dalam tiga bulan terakhir, PT Pertamina mengambil langkah tegas dengan memutus hubungan usaha (PHU) terhadap empat pangkalan yang dinilai melanggar aturan.
Berdasarkan data Pertamina, jumlah pangkalan yang dikenai sanksi tersebut berpotensi bertambah. Pasalnya, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dindagkopum) masih mengusulkan penindakan terhadap sejumlah pangkalan lain yang terindikasi bermasalah.
Di sisi lain, masyarakat masih merasakan sulitnya mendapatkan elpiji melon tersebut. Anggun Shofia Ardila, warga Kecamatan Bojonegoro, mengaku baru bisa memperoleh elpiji lima hari setelah Lebaran.
“Alhamdulillah akhirnya dapat juga, tapi harganya di atas HET. Saya beli di toko sekitar Jalan M.H. Thamrin Rp 25 ribu per tabung,” ujarnya, Selasa (7/4).
Keluhan serupa juga disampaikan oleh pengecer. Mereka mengaku pasokan elpiji belum sepenuhnya stabil dan sering kali bergantung pada cara mendapatkan stok.
“Dibilang mudah ya tidak juga. Tergantung pintar-pintarnya cari barang. Harga juga cenderung naik,” ungkap salah seorang pengecer.
Meski demikian, Sekretaris Dindagkopum Bojonegoro, Akhmadi, menilai kondisi distribusi saat ini mulai berangsur normal. Ia menyebut pasokan ke pangkalan sudah kembali lancar dan berharap situasi semakin kondusif ke depan.
Menurutnya, kelangkaan yang terjadi sebelumnya dipicu beberapa faktor. Salah satunya adalah cuaca buruk yang menyebabkan keterlambatan kapal pengangkut elpiji bersandar di pelabuhan, sehingga mengganggu rantai distribusi.
Selain itu, lonjakan kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri juga turut memperparah situasi. Aktivitas seperti penjualan takjil, tradisi megengan, hingga arus mudik meningkatkan konsumsi elpiji secara signifikan.
“Ditambah lagi adanya panic buying di masyarakat. Ada juga pangkalan yang menjual di atas HET, sehingga diusulkan untuk dikenai sanksi PHU,” jelas Akhmadi.
Sementara itu, Manager Area Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengonfirmasi bahwa empat pangkalan yang telah diputus hubungan usahanya tersebar di beberapa wilayah Bojonegoro.
Lokasinya meliputi Desa Wadang (Kecamatan Ngasem), Desa Blongsong (Kecamatan Baureno), Kelurahan Ledok Kulon (Kecamatan Bojonegoro), dan Desa Buntalan (Kecamatan Temayang).
“Alasan PHU di antaranya karena pangkalan tidak dapat melengkapi data persyaratan penyaluran kepada masyarakat,” terang Ahad. (*)
