KabarBaik.co, Mataram — Perbandingan kinerja penurunan kemiskinan dan Nilai Tukar Petani (NTP) antar periode kepemimpinan gubernur dipaparkan dalam forum Musrenbang Penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam pemaparan tersebut, terlihat perbedaan tren yang cukup tajam di tiap era kepemimpinan.
Pada masa Gubernur Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi bersama Wakil Gubernur Muhammad Amin, penurunan kemiskinan berlangsung stabil. Angka kemiskinan turun dari 17,05 persen pada 2014 menjadi 14,75 persen pada 2018, atau berkurang sekitar 2,3 persen dalam empat tahun.
Memasuki periode Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah, tren tersebut melambat. Pada 2022 angka kemiskinan berada di 13,68 persen dan justru naik menjadi 13,85 persen pada 2023. Secara keseluruhan, penurunan di era ini hanya sekitar 1,07 persen dan cenderung stagnan di akhir masa jabatan.
Sementara itu, pada awal kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, penurunan kembali menunjukkan akselerasi. Angka kemiskinan turun dari 13,85 persen pada 2023 menjadi 12,91 persen di 2024, lalu kembali turun ke 11,38 persen pada 2025. Dalam dua tahun, penurunan mencapai sekitar 2,47 persen.
Dari sisi NTP, tren peningkatan juga menjadi sorotan. NTP yang berada di angka 95,4 pada 2010 meningkat menjadi 122,81 pada 2023, naik tipis ke 123,31 pada 2024, dan melonjak ke 134,14 pada 2025.
Paparan ini menegaskan adanya korelasi antara peningkatan daya beli petani dengan percepatan penurunan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan.
Forum Musrenbang menjadi dasar evaluasi dan penentuan arah kebijakan pembangunan NTB ke depan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis desa dan penguatan sektor pertanian.(*)
