KabarBaik.co, Malang – ASN dituntut tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memastikan setiap tugas yang dilakukan memberikan hasil terukur dan berdampak bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka Peningkatan Kualitas Manajemen ASN, Selasa (11/8).
Rakor tersebut digelar melalui kolaborasi Bakorwil Malang, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur dan Bank Jatim. Kegiatan dibuka Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni.
Dalam paparannya, Asep menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam melihat kinerja ASN. Menurutnya, pekerjaan yang selesai belum dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan.
ASN harus mampu memastikan pekerjaan menghasilkan output, outcome, hingga impact yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“ASN harus bekerja, bekerja dan bekerja yang berkinerja. Tetapi kinerja yang baik saja tidak cukup. ASN harus bekerja dengan baik dan benar,” tegas Asep.
Ia menjelaskan, kinerja yang baik harus berjalan beriringan dengan kinerja yang benar. Artinya, pekerjaan ASN harus terukur, dapat dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
“Baik saja tidak cukup. Harus baik dan benar. Artinya terukur, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dengan begitu, kinerja ASN memiliki akuntabilitas,” jelasnya.
Menurut Asep, ukuran pertama kinerja adalah output, yakni hasil langsung dari pekerjaan yang dilakukan. Namun, ASN tidak boleh berhenti pada tahap tersebut.
Pekerjaan harus menghasilkan outcome, berupa manfaat atau hasil yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, outcome tersebut diharapkan menghasilkan impact, yakni perubahan yang lebih luas dan dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya mengejar output. Kita harus melihat outcome-nya seperti apa dan impact-nya apa. Ukuran akhirnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Untuk menghasilkan dampak tersebut, Asep menilai aspek kelayakan atau feasibility juga menjadi penting. Program dan kebijakan yang dirancang harus realistis untuk dilaksanakan serta mampu memberikan manfaat yang jelas.
Ia menambahkan, masyarakat pada akhirnya akan menilai pemerintah berdasarkan berbagai aspek, mulai dari kemudahan pelayanan, kecepatan, kepastian, keterbukaan, keadilan hingga kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan.
Karena itu, kinerja ASN tidak dapat dipandang sebagai pekerjaan individu semata. Kinerja individu harus terhubung dengan sasaran organisasi dan berkontribusi terhadap capaian pemerintah daerah.
“Jangan melihat pekerjaan kita hanya sebagai pekerjaan individu. Kinerja individu harus terhubung dengan kinerja perangkat daerah, kemudian kinerja pemerintah daerah, pembangunan wilayah dan akhirnya kesejahteraan masyarakat,” tutur Asep.
Untuk mendukung hal tersebut, pengembangan kompetensi ASN juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selain kemampuan kepemimpinan, ASN perlu diperkuat dalam bidang digital dan data, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, inovasi serta adaptabilitas.
Asep juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan kewilayahan. Menurutnya, kompleksitas permasalahan saat ini tidak memungkinkan diselesaikan hanya oleh satu institusi.
“Kolaborasi, sinergi dan orkestrasi merupakan solusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Kita harus membangun semangat giat bersama dan maju bersama di wilayah kerja Bakorwil Malang,” katanya.
Ia menegaskan, kolaborasi bukan sekadar menjalankan kegiatan secara bersama-sama. Lebih dari itu, kolaborasi harus mampu menyatukan potensi, sumber daya dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang sama.
Dalam konteks tersebut, Bakorwil Malang memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi kewilayahan melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi. Bakorwil juga didorong menjadi ruang pertukaran praktik baik dan penguatan sinergi antarpemerintah daerah.
Di sisi lain, peningkatan kualitas ASN juga membutuhkan perubahan dalam pengelolaan kepegawaian. Manajemen ASN tidak lagi cukup dipahami sebatas urusan administrasi, tetapi harus diarahkan pada konsep Human Capital Management berbasis sistem merit.
Pengelolaan tersebut mencakup kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas serta kebutuhan organisasi. Prosesnya dimulai dari perencanaan dan pengadaan, penempatan, pengembangan kompetensi, karier, manajemen kinerja, manajemen talenta hingga suksesi.
Dukungan data ASN juga menjadi bagian penting. Data kepegawaian harus akurat, mutakhir, terintegrasi dan aman sehingga dapat digunakan tidak hanya untuk administrasi, tetapi juga sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai, pemetaan kompetensi, pengembangan karier, manajemen kinerja, talenta dan pengambilan keputusan pimpinan.
Asep berharap rakor tersebut tidak berhenti sebagai forum koordinasi, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun ASN yang sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“ASN yang kita bangun harus tepat, kompeten, berkinerja, berintegritas dan melayani. Ketika kita membangun ASN, sesungguhnya kita sedang membangun birokrasi. Dan ketika kita membangun birokrasi, kita sedang membangun daerah,” pungkasnya.
Penguatan manajemen ASN tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi birokrasi, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kerja Bakorwil Malang.
Sebab, birokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh ASN yang mampu mengubah pekerjaan menjadi kinerja, kinerja menjadi hasil, dan hasil menjadi manfaat bagi masyarakat. (*)
