KabarBaik.co, Mataram – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan masalah keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Laporan tersebut berkaitan dengan temuan roti kukus yang diduga berulat yang didistribusikan melalui salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Tengah.
Kepala BBPOM di Mataram Yogi Abaso Mataram mengatakan, pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah segera melakukan penelusuran ke lokasi SPPG yang dilaporkan menjadi titik distribusi produk tersebut.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan alur pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi pangan yang disalurkan kepada penerima manfaat program.
Dari hasil penelusuran awal di SPPG, tim kemudian melanjutkan pemeriksaan ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diketahui menjadi pemasok roti kukus tersebut. Penelusuran ini dilakukan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan sekaligus memastikan apakah proses produksi telah memenuhi persyaratan keamanan pangan.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa UMKM pemasok roti kukus tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
Dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan untuk memastikan proses produksi dilakukan sesuai standar higiene dan sanitasi.
Menurut Yogi, keterlibatan UMKM sebagai penyedia pangan dalam program pemerintah merupakan langkah positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
Namun, kapasitas pelaku usaha dalam menerapkan praktik higiene sanitasi dan sistem jaminan mutu pangan masih beragam, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan pangan apabila tidak disertai pembinaan dan pengawasan yang memadai.
BBPOM Mataram mengimbau seluruh SPPG agar lebih selektif dalam memilih pemasok, khususnya UMKM yang telah memiliki SLHS dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Selain itu, produk pangan olahan yang dipasok juga diharapkan telah memiliki nomor izin edar untuk menjamin keamanan dan mutu produk.
“Kami juga mengimbau agar kepala SPPG melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kemasan, label, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa. Selain itu, perlu diperhatikan juga syarat organoleptik seperti tidak adanya perubahan warna, rasa, tekstur, maupun bau pada pangan, baik saat penerimaan dari pemasok maupun saat didistribusikan ke sekolah,” kata Yogi kepada KabarBaik.co, Minggu (15/3).
Ia menambahkan, kepala SPPG juga diharapkan aktif melakukan kunjungan langsung ke UMKM pemasok untuk melihat proses produksi pangan. Hal ini penting guna memastikan penerapan standar higiene dan sanitasi dalam proses produksi, sekaligus menjadi pertimbangan dalam pemilihan pemasok di masa mendatang.(*)
