KabarBaik.co, Jombang – Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Jombang resmi menetapkan peserta yang lolos seleksi pelatihan tahap I tahun 2026. Penetapan dilakukan melalui sidang pleno setelah seluruh rangkaian seleksi selesai dilaksanakan.
Pada tahap pertama ini, BLK Jombang membuka empat program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Antusiasme masyarakat terbilang tinggi. Ratusan pendaftar dari Kabupaten Jombang dan daerah sekitar bersaing untuk memperebutkan kuota terbatas di setiap kejuruan.
Proses seleksi digelar selama dua hari di UPT BLK Jombang. Pada hari pertama, Senin (26/1/2026), para peserta mengikuti uji teori dan wawancara. Seluruh hasil seleksi kemudian dibahas dan ditetapkan dalam sidang pleno.
Kepala UPT BLK Jombang Sri Andayati mengatakan bahwa seleksi merupakan tahapan penting sebelum pelatihan dimulai. Menurut dia, proses penyaringan dilakukan bukan untuk membatasi minat masyarakat, melainkan memastikan kesiapan calon peserta.
“Seleksi ini penting agar peserta yang lolos benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental, serta memiliki motivasi kuat untuk mengikuti pelatihan dan masuk ke dunia kerja,” ujar Sri Andayati dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).
Ia menegaskan seleksi dilaksanakan secara transparan dan objektif. Penilaian tidak hanya melihat kemampuan akademik dasar, tetapi juga kedisiplinan, minat, motivasi kerja, serta komitmen peserta untuk menyelesaikan pelatihan hingga tuntas.
“Hasil dari seluruh tahapan seleksi itu kemudian dikompilasi dan dibahas bersama dalam sidang pleno untuk menentukan peserta yang paling memenuhi kriteria,” kata dia.
Peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya akan mengikuti kegiatan orientasi sebelum menjalani pelatihan intensif di workshop sesuai kejuruan masing-masing.
Melalui program pelatihan ini, BLK Jombang menargetkan lahirnya tenaga kerja yang tidak hanya mengantongi sertifikat, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia industri.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja untuk menekan angka pengangguran terbuka sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan. (*)
