KabarBaik.co, Bojonegoro – Bojonegoro tidak mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya pada Agustus 2026. Kondisi ini berbeda dengan Lamongan yang memperoleh tambahan DAU sebesar Rp 334,9 miliar pada 7 Agustus lalu.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan Bojonegoro tidak mendapat tambahan DAU karena pemerintah daerah (pemda) dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah (PNSD), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Bojonegoro tidak mendapat tambahan DAU pada Agustus karena pemda dianggap masih mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, termasuk PPPK,” terangnya, Sabtu (22/8).
Sebaliknya, pada 7 Agustus 2026, Lamongan mendapat tambahan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 334,9 miliar. Tambahan tersebut digunakan untuk memenuhi kekurangan pembayaran tunjangan, termasuk tunjangan PPPK.
“7 Agustus, Kabupaten Lamongan mendapat tambahan DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 334,9 miliar,” jelas Teguh.
Menurut dia, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya memang sebagian besar dialokasikan untuk membiayai gaji dan tunjangan aparatur daerah, termasuk PPPK.
Di Bojonegoro, pagu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya pada 2026 mencapai Rp 1,196 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp 330,67 miliar dibandingkan pagu 2025 sebesar Rp 865,5 miliar.
Hingga Juli 2026, realisasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya di Bojonegoro telah mencapai sekitar Rp 797,4 miliar.
Berdasarkan data KPPN Bojonegoro, pagu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya menjadi komponen terbesar dibandingkan DAU yang ditentukan penggunaannya. Tahun ini, Bojonegoro hanya mendapat pagu DAU pendanaan kelurahan sekitar Rp 2,2 miliar dan DAU bidang kesehatan Rp 26,3 miliar. (*)
