KabarBaik.co – Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih mengoptimalkan program Millenium Job Centre (MJC). Hal itu dinilai sangat penting di tengah meningkatnya tantangan ketenagakerjaan dan maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menilai program MJC belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan secara fundamental. Padahal, program ini digagas sebagai wadah pelatihan, pendampingan, sekaligus akses kerja bagi generasi muda.
“Program ini masih lebih banyak menekankan pada pelatihan digital dan kerja berbasis proyek untuk pengembangan UMKM. Namun belum menyasar sektor riil seperti pertanian dan industri manufaktur yang sejatinya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar,” tegas perempuan yang akrab disapa Bunda Renny itu saat dikonfirmasi, Minggu (21/9).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim mencapai 3,61 persen atau setara 894,5 ribu orang. Meski turun dibanding Agustus 2024 yang mencapai 4,19 persen, angka tersebut tetap menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.
“Ini perlu disikapi dengan serius. MJC harus menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi pengangguran terbuka,” ujarnya.
Bunda Renny mengingatkan bahwa MJC juga merupakan bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja yang bertujuan memperluas lapangan pekerjaan dan memperkuat daya saing ekonomi Jawa Timur.
Namun, ia menyoroti keterbatasan jangkauan program yang masih didominasi kalangan muda perkotaan dengan akses internet dan perangkat memadai. Sementara pemuda desa, lulusan SMK, hingga pekerja korban PHK, belum banyak merasakan manfaatnya.
“Kalau tidak diperluas, MJC hanya akan dinikmati sebagian kelompok, bukan menjadi solusi menyeluruh bagi pengangguran di Jatim,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya integrasi MJC dengan roadmap ketenagakerjaan nasional agar program ini sejalan dengan target pembangunan pemerintah pusat.
Sebagai rekomendasi, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim itu mengusulkan agar program MJC direorientasi untuk menyasar sektor riil, memperluas akses ke pemuda desa dan korban PHK, serta memastikan investasi yang masuk ke Jawa Timur adalah investasi berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
“Kami mendukung pemberdayaan generasi muda. Namun jangan berhenti pada pelatihan tanpa kepastian kerja. Yang terpenting, program ini harus memberi peluang nyata agar anak-anak muda dan mereka yang terdampak PHK bisa tetap bekerja dan berdaya di tanah kelahirannya sendiri,” pungkas politisi asal daerah pemilihan (dapil) Kediri itu. (*)
