KabarBaik.co, Sidoarjo – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo pada 2025 melampaui target yang ditetapkan. Pendapatan daerah tercatat mencapai Rp 5,52 triliun atau 101,35 persen dari target, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp 5,46 triliun atau sekitar 90 persen dari total anggaran.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Senin (15/6).
Dalam laporan realisasi anggaran, pendapatan daerah tahun 2025 ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,78 triliun dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi sebesar Rp 2,73 triliun. Sementara itu, belanja daerah digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program prioritas daerah.
Dari pelaksanaan APBD tersebut, Kabupaten Sidoarjo membukukan surplus anggaran sebesar Rp 61,71 miliar. Selain itu, dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 680,65 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Subandi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
“Alhamdulillah, pada 29 Mei 2026 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025 untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya.
Menurut Subandi, capaian tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik.
“Seluruh rangkaian pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari upaya mewujudkan good governance dengan tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi,” kata Subandi.
Ia menegaskan laporan keuangan yang disusun merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik.
“Laporan keuangan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola keuangan yang jujur, tertib, transparan, dan dapat dipercaya sesuai standar akuntansi pemerintahan,” tegasnya.
Subandi berharap laporan pertanggungjawaban APBD 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat Sidoarjo.(*)
