KabarBaik.co, Sidoarjo – Pemkab Sidoarjo menargetkan menjadi daerah percontohan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di tingkat nasional. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah untuk menyukseskan program yang digagas pemerintah pusat.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Sidoarjo Subandi saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala desa, paguyuban kepala desa, dan paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Opsroom Pemkab Sidoarjo, Rabu (17/6)
Dalam pertemuan tersebut, Subandi menekankan pentingnya membangun dukungan dari seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa. Menurutnya, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya bergantung pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga partisipasi aktif para anggotanya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Sidoarjo telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 500.3/7339/438.1.2.2/2026 tentang Partisipasi dalam Keanggotaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui surat edaran itu, seluruh ASN berstatus PNS didorong menjadi anggota koperasi.
Tak hanya ASN, kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, RT, hingga RW juga diminta ikut bergabung sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut diharapkan menjadi kekuatan awal dalam membangun koperasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Tujuannya memberikan support system. Program Pak Presiden ini harus berhasil. Karena itu pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh agar Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan,” ujar Subandi.
Subandi mengatakan rapat bersama kepala desa menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terkait percepatan pembentukan KDMP. Hasilnya, seluruh kepala desa menyatakan siap mendukung dan mengawal pelaksanaan program tersebut di wilayah masing-masing.
Subandi berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa mampu mengantarkan Sidoarjo menjadi proyek percontohan Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia.
“Harapan kita nanti Sidoarjo menjadi proyek KDMP di seluruh Indonesia. Program ini harus kita sukseskan bersama. Karena itu kami terus melakukan rapat dan memberikan arahan agar pelaksanaannya berjalan maksimal,” katanya.
Meski begitu, pelaksanaan KDMP di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Banyak koperasi belum dapat beroperasi optimal karena belum memiliki lahan maupun gedung sendiri sebagai pusat kegiatan.
Untuk sementara, desa yang belum memiliki fasilitas memanfaatkan kantor desa sebagai lokasi operasional. Skema tersebut diterapkan hingga masing-masing desa memiliki tempat yang representatif.
Di Sidoarjo sendiri terdapat 318 desa dan 28 kelurahan sehingga ditargetkan berdiri sebanyak 346 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun hingga kini baru 93 gerai yang telah terbentuk sehingga proses percepatan masih terus dilakukan.
Subandi menambahkan kewajiban menjadi anggota koperasi saat ini diprioritaskan bagi ASN berstatus PNS. Sementara PPPK dan PPPK paruh waktu belum diwajibkan bergabung mengingat kondisi penghasilannya.
Adapun besaran iuran sendiri masih belum di putuskan saat ini. Dengan dukungan seluruh elemen pemerintahan, Pemkab Sidoarjo optimistis target menjadikan Sidoarjo sebagai daerah percontohan Koperasi Desa Merah Putih di tingkat nasional dapat terwujud. (*)
