KabarBaik.co, Blitar – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax Turbo hingga Pertamina Dex dinilai berpotensi memicu inflasi di daerah. Dampaknya diperkirakan akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pengguna kendaraan yang tidak bisa beralih ke BBM subsidi.
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, menilai kenaikan harga tersebut cukup signifikan dan berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, kenaikannya cukup terasa. Ini berpotensi memicu inflasi karena banyak kendaraan yang tidak bisa menggunakan BBM subsidi,” ujarnya, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan, khusus kendaraan berbahan bakar diesel, pilihan masyarakat menjadi semakin terbatas. Selisih harga antara solar subsidi dengan Dexlite maupun Pertamina Dex dinilai cukup tinggi.
Baca Juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik per 18 April, Pertamina Dex Tembus Rp 23.900 per Liter
“Kalau bensin masih ada alternatif, tapi untuk solar ini lebih sulit karena selisih harganya cukup jauh,” jelasnya.
Menurutnya, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah, terutama pada anggaran operasional kendaraan dinas. Karena itu, DPRD mendorong adanya efisiensi penggunaan BBM di lingkungan pemerintahan.
“Operasional harus lebih efisien. Kegiatan di dalam kota yang tidak terlalu mendesak bisa diupayakan tanpa kendaraan,” katanya.
Ia menambahkan, efisiensi bisa dilakukan dengan memanfaatkan alternatif transportasi yang lebih hemat, termasuk kendaraan listrik atau moda lain yang memungkinkan.
Meski demikian, ia menegaskan efisiensi tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Kegiatan yang membutuhkan kehadiran di lapangan tetap harus berjalan.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi kinerja. Yang penting tetap berjalan, tapi penggunaannya lebih bijak,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi global yang tidak menentu.
“Kondisi global juga berpengaruh. Maka kebijakan daerah harus bisa menjaga agar ekonomi tetap stabil,” pungkasnya.(*)
