KabarBaik.co, Jombang – Pemkab Jombang mulai menyalurkan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Penyaluran ditandai dengan kegiatan Sosialisasi dan Launching Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang digelar di Pendopo.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Jombang.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengapresiasi perkembangan desa-desa di Jombang yang dinilai semakin pesat. Ia menyebutkan, sejak 2020 tidak ada lagi desa berstatus tertinggal di Jombang. Bahkan pada 2025, mayoritas desa telah berstatus Desa Mandiri.
“Perubahan nomenklatur dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa mulai tahun 2025 tetap mengusung substansi yang sama, yakni memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian,” kata Warsubi, Jumat (6/2).
Untuk mendukung pembangunan desa, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 112.727.664.600.
Dana tersebut diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta penanganan bencana dan keadaan darurat.
Selain ADD, Pemkab Jombang juga menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp 30.244.600.000 dan retribusi daerah senilai Rp 1.922.319.306.
Warsubi menegaskan besarnya anggaran yang dikucurkan harus diimbangi dengan pengelolaan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Perencanaan harus matang dan pelaporan harus tepat waktu. Transparansi menjadi kunci agar dana ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mendukung program strategis pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Selain itu, penguatan ekonomi lokal melalui kewirausahaan juga menjadi perhatian, dengan target satu dusun memiliki tiga wirausaha.
“Pembangunan desa harus terus ditingkatkan. Hasil Musrenbang harus segera ditindaklanjuti agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Sudiro Setiono mengatakan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman terkait mekanisme penyaluran dana sesuai regulasi terbaru.
“Dengan pemahaman regulasi yang baik, diharapkan ADD dan PDRD tahun 2026 dapat segera dicairkan dan dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan,” pungkas Sudiro. (*)
