KabarBaik.co, Surabaya – DPRD Jatim mendorong Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk menjadi solusi strategis bagi ratusan ribu anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan formal. Langkah ini diambil guna memastikan angkatan kerja muda di Jawa Timur tetap memiliki keterampilan (skill) yang relevan dengan kebutuhan industri.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Jairi Irawan usai menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) di Gedung DPRD Jatim, Jumat (6/3).
Jairi memaparkan data yang cukup memprihatinkan, di mana jumlah anak usia sekolah di Jawa Timur yang tidak melanjutkan pendidikan diperkirakan mencapai 325.000 orang. Angka ini mencakup lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi maupun mereka yang putus sekolah di tengah jalan.
“Kita ingin ada sinergi dan kolaborasi antara anak-anak yang lulus sekolah maupun yang tidak melanjutkan sekolah. Jumlah angkatan yang tidak sekolah di Jawa Timur sekitar 325 ribu, ini angka yang besar,” ujar Jairi.
Jalur Alternatif Keterampilan
Menurut Jairi, LKP memiliki peran krusial sebagai jalur alternatif untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, baik untuk pasar domestik maupun luar negeri. Ia menyebutkan beberapa program unggulan LKP seperti Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) untuk usia 17–25 tahun dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi usia 15–25 tahun yang berfokus pada kewirausahaan.
Bahkan, ia menekankan bahwa lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK bisa langsung diarahkan ke LKP untuk mendapatkan keterampilan praktis.
“Harapannya anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah tetap bisa memiliki keterampilan dan siap masuk ke dunia kerja,” tambahnya.
Kendala Administrasi Dapodik
Meski menjadi solusi menjanjikan, Jairi mencatat adanya kendala administratif terkait status Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Banyak lulusan SMA atau SMK yang ingin mengambil kursus tambahan terganjal aturan sistem data pusat.
“Anak-anak yang sudah lulus terkadang masih terkendala Dapodik. Ini perlu kita kolaborasikan agar setelah lulus mereka bisa lebih mudah mengikuti pelatihan di lembaga kursus,” pungkasnya.
Komisi E DPRD Jatim berkomitmen untuk terus mengawal kolaborasi ini agar akses pelatihan kerja semakin terbuka lebar bagi pemuda di Jawa Timur. (*)
