KabarBaik.co, Blitar — DPRD Kabupaten Blitar mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.l tahun 2025.
Sedikitnya terdapat sekitar 20 poin rekomendasi yang dinilai perlu segera dijalankan.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi, mengatakan seluruh rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) yang telah diselesaikan tepat waktu.
“Kita apresiasi kinerja pansus. Ada sekitar 20 poin rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ujarnya, Jumat (24/4)
Selain itu, DPRD juga mengusulkan evaluasi berkala setiap tiga bulan guna memastikan rekomendasi tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Dengan evaluasi per triwulan, pelaksanaan rekomendasi bisa lebih terkontrol dan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Terkait kendala anggaran, Supriadi mengakui kondisi efisiensi tengah terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
“Kalau memang untuk kepentingan masyarakat, anggaran harus ditata. Bisa dilakukan pergeseran dari pos yang kurang prioritas,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2025 yang mencapai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kehati-hatian pemerintah dalam penggunaan anggaran.
“Ada beberapa kendala di tahun berjalan sehingga realisasi tidak maksimal. Tapi ini jadi bahan evaluasi ke depan,” jelasnya.
Ia tidak menutup kemungkinan Silpa tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Bisa saja dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat, itu tidak masalah,” pungkasnya.(*)
