KabarBaik.co, Malang – DPRD Kabupaten Malang menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 yang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kalangan legislatif mendorong Pemerintah Kabupaten Malang segera membangun ekosistem digital berbasis satu data sebagai strategi meningkatkan penerimaan daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, target PAD Kabupaten Malang tahun 2025 sebesar Rp 1,21 triliun hanya terealisasi Rp 1,19 triliun atau sekitar 98,51 persen. Meski demikian, total pendapatan daerah secara keseluruhan justru melampaui target, yakni dari proyeksi Rp 4,85 triliun terealisasi Rp 4,86 triliun atau mencapai 100,24 persen.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara, menjelaskan bahwa belum tercapainya target PAD dipengaruhi oleh sektor retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang masih berada di bawah target.
“Sektor pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah sudah mencapai bahkan melampaui target. Namun, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih belum memenuhi target yang ditetapkan,” ujarnya, Rabu (24/6).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan transformasi digital melalui sistem satu data yang terintegrasi agar potensi pendapatan dapat dipetakan secara lebih akurat. Dengan sistem tersebut, pemerintah dinilai dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat pelayanan, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
“Integrasi data akan menjadi instrumen yang efektif untuk menggali potensi PAD secara optimal, mengurangi kebocoran penerimaan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Fakih Pilihan, tetap memberikan apresiasi atas capaian PAD 2025. Menurutnya, meski belum mencapai target penuh, kinerja tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan PAD tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp 926 miliar.
Untuk meningkatkan pendapatan pada tahun-tahun mendatang, Fakih meminta Pemkab Malang memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Mandiri (SiPanji) sekaligus memperluas sosialisasi kepada pelaku usaha, birokrasi, hingga aparat penegak hukum agar pengawasan berjalan lebih optimal.
“Kami berharap SiPanji benar-benar dioptimalkan dan disosialisasikan secara luas sehingga seluruh pihak dapat ikut mengawasi kepatuhan pembayaran pajak daerah,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga mendorong inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan secara berkala melalui optimalisasi aplikasi e-BMD. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat manajemen aset sekaligus membuka peluang pemanfaatan aset yang lebih produktif.
Menurut Fakih, pengelolaan aset daerah harus diarahkan menjadi instrumen yang mampu menarik investasi baru dan memperluas sumber penerimaan daerah.
“Badan Pendapatan Daerah perlu menyusun strategi untuk memperluas sekaligus meningkatkan sumber penerimaan PAD dengan mengoptimalkan seluruh kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah,” tandasnya.Adv
Waspada DBD Saat Hujan, National Hospital Ajak Masyarakat Perkuat Pencegahan. (*)
