KabarBaik.co, Surabaya – Anggota DPD RI asal Jawa Timur Ahmad Nawardi memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah proaktif Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jatim dalam menyinergikan persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Menurut Nawardi, kolaborasi kedua lembaga ini sangat krusial mengingat BPS dan DJPb merupakan mitra strategis Komite IV DPD RI dalam mengawal kebijakan fiskal dan ketersediaan data pembangunan di daerah.
“Sebagai mitra kerja di Komite IV, saya menyambut baik audiensi dan koordinasi yang dilakukan BPS dan DJPb Jawa Timur. Sinergi ini adalah kunci untuk memastikan Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan mampu memotret struktur ekonomi Jawa Timur secara komprehensif,” ujar Nawardi, Selasa (10/3).
Senator yang menjabat sebagai Ketua Komite IV DPD RI ini menekankan bahwa SE2026 bukan sekadar rutinitas sepuluh tahunan, melainkan instrumen vital dalam memetakan karakteristik usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar.
“Akurasi data adalah pondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Dengan tantangan ekonomi digital dan ekonomi hijau saat ini, kita butuh data SE2026 untuk melihat sejauh mana pelaku usaha kita beradaptasi. Jika datanya valid, maka program pemberdayaan ekonomi di Jawa Timur akan jauh lebih efektif,” tambah pria yang akrab disapa Cak Nawardi tersebut.
Nawardi juga menyoroti pentingnya dukungan Kanwil DJPb Jatim dalam menyebarluaskan informasi sensus kepada para pemangku kepentingan. Ia mengimbau seluruh pelaku usaha di Jawa Timur untuk memberikan data yang jujur dan terbuka saat pendataan lapangan dimulai pada Mei hingga Juli mendatang.
“Saya mengajak seluruh pelaku usaha di Jawa Timur, dari pengusaha mikro di pasar hingga korporasi besar di kawasan industri, untuk menyukseskan SE2026.
Jangan ragu memberikan data karena ini adalah kepentingan nasional.
Dukungan dari DJPb sebagai representasi Kemenkeu di daerah akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya kegiatan ini,” jelasnya.
“Komite IV DPD RI akan terus mendukung dan mengawal program ini agar berjalan sesuai jadwal. Kami ingin memastikan setiap daerah, khususnya di pelosok Jawa Timur, terdata dengan baik sehingga potensi ekonomi lokal dapat terangkat secara optimal dalam peta ekonomi nasional,” pungkasnya. (*)
