KabarBaik.co, Surabaya – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mulai berdampak signifikan terhadap industri event di Jawa Timur. Sejumlah pelaku usaha bahkan mengaku terancam kembali menjual aset demi mempertahankan kelangsungan bisnis, seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19.
Keluhan tersebut disampaikan aliansi pelaku industri event yang terdiri dari lima asosiasi saat beraudiensi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur di Graha Kadin Jatim, Surabaya.
Ketua DPD Forum Backstagers Indonesia (FBI) Jawa Timur, Lukman Sadaya, menjelaskan pertemuan itu menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi riil industri yang tengah tertekan. Ia menyebut lima asosiasi yang tergabung antara lain Backstagers Jatim, Evendo Jatim, Asperapi Jatim, Rental Indonesia, dan Event Owners.
“Pertemuan ini sekaligus silaturahmi dan menyampaikan kondisi industri event yang saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya, Selasa (28/4).
Menurut Lukman, dampak efisiensi anggaran sudah terasa sejak awal tahun. Pada kuartal pertama 2026, kinerja industri mengalami penurunan tajam.
“Penurunan mencapai sekitar 65 persen, baik dari sisi kinerja maupun omzet. Ini angka yang sangat besar bagi kami,” katanya.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pelaku usaha kembali mengambil langkah ekstrem untuk bertahan. “Jangan sampai di kuartal kedua kami harus menjual aset lagi seperti saat Covid-19. Waktu itu banyak pelaku usaha yang akhirnya menyerah,” tegasnya.
Padahal, industri event sempat menunjukkan pemulihan setelah pandemi. Namun, kebijakan efisiensi kembali membuat pelaku usaha kehilangan ruang gerak. “Pascapandemi kami mulai bernapas, tapi sekarang kembali terengah-engah,” imbuhnya.
Selain tekanan bisnis, pelaku industri juga menghadapi persoalan struktural, terutama terkait kejelasan posisi industri event dalam kebijakan pemerintah.
“Kami ini sebenarnya masuk sektor apa, induknya siapa, nomenklaturnya belum jelas, termasuk standarisasinya,” ungkap Lukman.
Padahal, industri event memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas karena melibatkan banyak sektor. Mulai dari pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, UMKM, hingga pekerja kreatif seperti desainer dan dekorator.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Data tahun 2025 menunjukkan sekitar 1,2 juta orang di Jawa Timur menggantungkan hidup pada industri event dan turunannya.
“Dengan kondisi sekarang, banyak tenaga kerja terutama freelance yang kehilangan pekerjaan,” katanya.
Efisiensi juga berdampak pada struktur perusahaan. Jika sebelumnya satu perusahaan dapat mempekerjakan 20 hingga 25 karyawan tetap, kini rata-rata hanya tersisa 2 hingga 4 orang.
“Penurunannya bisa mencapai 60 sampai 70 persen. Banyak pelaku usaha yang akhirnya menjual aset untuk bertahan,” tambahnya.
Sekretaris DPD Backstagers Indonesia Jawa Timur, Toufan WH, menegaskan bahwa industri event tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Kami ini bukan sekadar sektor informal. Banyak tenaga ahli di dalamnya. Event juga bukan pemborosan, tetapi memiliki dampak ekonomi besar,” ujarnya.
Senada, Ketua DPD Industri Event Indonesia Jawa Timur, Eko Febri, menyoroti ketidakjelasan klasifikasi usaha yang berdampak pada administrasi dan sistem pengadaan.
“KBLI kami masih belum jelas menginduk ke mana. Di aplikasi procurement, kategori industri event juga masih belum spesifik,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menilai industri event atau MICE memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“MICE seharusnya tidak masuk dalam pos anggaran yang diefisiensi, karena justru mendukung banyak sektor, termasuk UMKM,” tegasnya.
Ia juga mendorong pelaku industri untuk beradaptasi dengan arah kebijakan nasional, seperti penguatan sektor pangan, energi, ekonomi hijau, serta pengembangan sumber daya manusia dan digitalisasi.
“Pelaku industri harus menyesuaikan diri dengan perkembangan global dan nasional, termasuk meningkatkan kreativitas di sektor MICE,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme dalam penyusunan proposal kegiatan, dengan menonjolkan dampak ekonomi yang terukur. “Proposal harus bisa menunjukkan potensi transaksi dan dampak turunannya, sehingga lebih meyakinkan pemerintah,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Kadin Jawa Timur akan menyusun pernyataan resmi untuk mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap industri event.
“Kami akan menyampaikan bahwa industri MICE masih sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
