KabarBaik.co – Fenomena tentara bayaran Rusia tengah menjadi perbincangan setelah Bripda Muhammad Rio, eks anggota Brimob Polda Aceh, mengirim kabar mengejutkan rekannya di tanah air. Dia mengaku telah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Apa dan bagaimana sebetulnya tentara bayaran itu? Sebelumnya, sejumlah media asing telah mengupasnya.
Tentara bayaran kembali mengemuka setelah perang Rusia–Ukraina memasuki fase panjang. Meski tidak diakui secara resmi, kelompok-kelompok seperti Wagner Group dipandang sebagai alat militer “bayangan” yang digunakan Rusia untuk menjalankan operasi yang tidak ingin dikaitkan langsung dengan angkatan bersenjata resmi.
Wagner Group muncul sebagai nama yang paling dikenal ketika konflik Ukraina memanas. Menurut ensiklopedia Britannica, Wagner merupakan kelompok militer swasta yang menyediakan jasa tempur, terutama untuk kepentingan Rusia, di beberapa konflik global. Britannica juga menekankan bahwa kelompok ini beroperasi “di luar struktur militer resmi” meski diduga kuat mendapat dukungan dari pemerintah Rusia.
Pendirinya, Yevgeny Prigozhin, disebut memiliki hubungan dekat dengan Kremlin. Dalam beberapa kesempatan, dia mengakui perannya dalam membangun Wagner, meski Kremlin sendiri tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan kelompok tersebut sebagai bagian dari struktur militer negara (The Guardian).
The Washington Post menulis secara detail bahwa Wagner menggunakan berbagai jalur perekrutan, mulai dari veteran militer hingga narapidana. Dalam laporan tersebut, Wagner menawarkan kontrak enam bulan dan gaji yang lebih tinggi dibanding tentara reguler Rusia, dengan iming-iming “bebas dari hukuman” bagi narapidana yang mau bertempur. Namun, Washington Post juga menyoroti bahwa banyak rekrutan mendapatkan pelatihan yang minim dan ditempatkan di garis depan dengan tingkat kematian yang tinggi.
Selain itu, media internasional lain seperti ABC News Australia melaporkan bahwa program perekrutan narapidana ini sempat berjalan luas, tetapi kemudian dihentikan setelah mendapat kritik dan dinilai merugikan. ABC menyebut bahwa narapidana yang direkrut seringkali tewas dalam waktu singkat, memperlihatkan betapa berbahayanya strategi ini.
Sementara itu, laporan dari Al Jazeera mengungkapkan bahwa Wagner juga melakukan upaya perekrutan warga asing, termasuk dari negara-negara seperti Serbia. Al Jazeera menulis bahwa pemerintah Serbia mengecam praktik perekrutan tersebut karena dianggap melanggar hukum dan membahayakan warga negaranya.
Dalam konflik Ukraina, Wagner dikenal sebagai pasukan yang sering ditempatkan di garis depan. Sebagai contoh, laporan dari BBC Russian yang dipublikasikan di platform Substack menjelaskan, Wagner menanggung kerugian besar dalam pertempuran di Bakhmut. BBC Russian menyebutkan bahwa kelompok ini kehilangan ribuan anggota dalam satu pertempuran, yang menunjukkan tingkat risiko tinggi yang mereka hadapi.
Selain Ukraina, Wagner juga beroperasi di negara-negara lain seperti Suriah, Libya, dan beberapa negara Afrika. Mereka biasanya ditempatkan untuk mengamankan fasilitas strategis, melatih pasukan lokal, serta membantu rezim yang didukung Rusia mempertahankan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan laporan Britannica yang menyebut Wagner sebagai aktor militer non-negara yang sering dipakai untuk kepentingan geopolitik Rusia.
Status hukum tentara bayaran seperti Wagner menjadi perdebatan karena beberapa alasan. Pertama, Rusia tidak memiliki undang-undang yang jelas mengatur keberadaan perusahaan militer swasta. Meski hukum Rusia melarang aktivitas tentara bayaran, praktik Wagner tetap berlangsung, yang menimbulkan kesan adanya “zona abu-abu” dalam penegakan hukum.
Kedua, menurut standar hukum humaniter internasional, tentara bayaran tidak dianggap sebagai kombatan sah. Konvensi PBB tentang tentara bayaran (United Nations Mercenary Convention) bahkan melarang perekrutan dan penggunaan tentara bayaran, meski Rusia bukan pihak dalam konvensi tersebut. Hal ini membuat status Wagner secara hukum internasional juga tidak jelas, terutama karena banyak anggotanya adalah warga negara Rusia sendiri.
Para analis menilai Wagner dan kelompok serupa berfungsi sebagai alat yang memberikan “deniabilitas politik” bagi Rusia. Dengan tidak mengirim tentara resmi, pemerintah dapat mengurangi tekanan domestik atas korban perang dan menghindari tanggung jawab langsung bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
Namun, strategi ini juga menimbulkan dampak serius, terutama bagi para rekrutan. Seperti yang diungkap The Washington Post dan BBC Russian, rekrutan sering diperlakukan sebagai “pasukan expendable” (bisa dibuang), dengan tingkat kematian tinggi dan perlindungan hukum yang minim.
Dari berbagai laporan media asing, tentara bayaran Rusia bukan hanya sebatas fenomena militer, tetapi juga strategi geopolitik yang kompleks. Wagner Group dan kelompok serupa beroperasi di wilayah abu-abu hukum, merekrut dari berbagai lapisan masyarakat, dan menjalankan misi berbahaya yang seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara legal.
Jika konflik berlanjut, fenomena tentara bayaran ini diprediksi akan semakin berkembang, bukan hanya di Rusia, tetapi juga di negara lain yang ingin menggunakan “pasukan bayangan” untuk kepentingan politik dan militer mereka. (*)
