KabarBaik.co, Lombok Barat – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah, menegaskan dunia konsultansi tidak boleh hanya berorientasi pada proyek semata. Konsultan, kata dia, harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan yang kuat dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi pembangunan.
“Semua kita harus menjadi pemikir. Konsultan harus memiliki tradisi ilmu pengetahuan yang kuat, bukan sekadar tradisi proyek,” tegas Fahri saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) XI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) NTB di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Kamis (14/5).
Menurut Fahri, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan perencanaan matang, inovatif, dan berbasis pengetahuan. Karena itu, peran konsultan dinilai sangat penting dalam menentukan arah pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan dunia konsultansi daerah tidak lagi bisa bertahan dengan pola kerja lama. Konsultan dituntut lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu bersaing hingga tingkat global.
Menurut Miq Iqbal, konsultan saat ini tidak hanya bertugas menyusun dokumen teknis, tetapi harus mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Konsultan harus mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kita membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih cerdas dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya menyesuaikan karakter geografis daerah. Akibatnya, sejumlah proyek dinilai tidak optimal dan membutuhkan biaya perbaikan besar.
“Banyak metode dan teknologi yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan karakter wilayah kita. Akibatnya, hasil pembangunan tidak optimal dan membutuhkan biaya perbaikan yang besar,” katanya.
Iqbal menyebut biaya pembangunan jalan di NTB saat ini bisa mencapai sekitar Rp5 miliar per kilometer. Karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam pembangunan maupun jasa konsultansi agar anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk memperkuat kapasitas konsultan lokal melalui kolaborasi dan jejaring internasional, termasuk mendorong kerja sama antara Inkindo Indonesia dengan Turki.
Ketua DPP Inkindo NTB Lalu Karman Lutfi, turut menyoroti tantangan yang masih dihadapi konsultan lokal, khususnya kelompok menengah dan kecil, yang dinilai masih membutuhkan dukungan agar memiliki ruang lebih luas dalam pembangunan daerah.
Melalui Musprov XI tersebut, Inkindo NTB diharapkan mampu memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang inovatif dan berdaya saing.(*)
