KabarBaik.co, Banyuwangi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (DPP GAPASDAP) meminta Presiden Prabowo Subianto memimpin percepatan pembangunan lintasan Ketapang-Gilimanuk yang menjadi infrastruktur primer penyeberangan Jawa-Bali.
GAPASDAP menilai persoalan kepadatan kendaraan di lintasan tersebut bukan lagi sekadar masalah musiman, melainkan persoalan struktural akibat kapasitas pelabuhan yang tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan dan jumlah armada kapal.
Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo mengatakan, penambahan kapal bukan menjadi solusi utama karena keterbatasan saat ini berada pada kapasitas dermaga dan fasilitas pelabuhan.
“Saat ini tersedia sekitar 56 kapal yang siap melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk. Namun kapasitas dan jumlah dermaga masih menjadi faktor pembatas,” ujar Khoiri dalam siaran pers.
Menurutnya, banyak kapal harus menunggu giliran sandar sehingga waktu operasional berkurang dan antrean kendaraan di darat semakin panjang.
GAPASDAP menyebut sejumlah infrastruktur pelabuhan masih belum memadai untuk mendukung operasional kapal modern. Beberapa dermaga yang digunakan merupakan tipe LCM yang dinilai tidak lagi ideal, sementara fasilitas pendukung seperti breakwater dan kolam pelabuhan masih membutuhkan peningkatan.
Organisasi pengusaha penyeberangan itu juga menyoroti kondisi Dermaga Bulusan yang saat ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena dua dolphin sandar mengalami kerusakan dan satu lainnya dalam kondisi kurang baik.
GAPASDAP mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan sejumlah fasilitas pelabuhan, seperti Dermaga LCM, MB IV, MB III, dan Dermaga Bulusan. Namun, mereka menilai percepatan pembangunan berikutnya membutuhkan keterlibatan lebih besar dari pemerintah pusat.
Kekhawatiran GAPASDAP semakin meningkat seiring pembangunan jalan tol menuju kawasan Ketapang. Jika kapasitas pelabuhan tidak segera ditingkatkan, lonjakan kendaraan dikhawatirkan akan memicu kemacetan baru di kawasan pelabuhan dan jalan nasional.
“Operator telah membangun kapal. Kini saatnya negara membangun pelabuhannya,” kata Khoiri.
Oleh karenanya Khoiri mendesak pemerintah segera melakukan pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.
“Menurut kami lintasan Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur strategis nasional yang tidak hanya menghubungkan Jawa dan Bali, tetapi juga menjadi pintu distribusi logistik menuju wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,” tandasnya. (*)
