KabarBaik.co – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto memberikan beberapa saran kepada Bupati Jember Muhammad Fawait soal tenaga Non ASN. Hal itu disampaikan saat Rapat Paripurna dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Anggaran 2025.
Salah satunya, terkait dengan masa depan ribuan tenaga Non ASN non pendataan BKN yang tak lolos seleksi PPPK tahun 2024.
“Seperti kita tahu, per Juli 2025, masih belum ada keputusan resmi terkait dengan nasib ribuan tenaga non ASN tersebut. Mohon ditindaklanjuti Gus Bupati, kalau bisa jangan sampai ada pemutusan kerja,” ujar Widarto Jumat (18/7).
WIdarto menyampaikan jika hal itu tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan tingkat pengangguran di Jember bakal meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Gus Fawait mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya bersama dengan petinggi DPRD Kabupaten Jember bakal datang ke Jakarta untuk menggelar pertemuan dengan kementerian terkait.
“Saya sampaikan terima kasih atas saran teman-teman DPRD, kami akan petakan bagaimana regulasi yang pas untuk memperpanjang para tenaga honorer tersebut,” ungkap Gus Fawait.
Bupati menyebut, pihaknya juga akan meminta penambahan kuota ASN di Jember. Mengingat, akan banyak yang pensiun beberapa waktu ke depan.
“Kalau punya kewenangan sudah saya tambah. Namun kita harus menata sesuai regulasi pusat jadi jangan sampai menyalahi itu,” jelasnya.
Namun, Gus Fawait meminta seluruh pihak untuk tidak membandingkan Jember dengan daerah lain. Sebab, non ASN kita terbesar, padahal kekuatan fiskal kita sedikit.
“Kami akan memastikan langkah apa yang terbaik untuk Kabupaten Jember. Nanti kami perjuangan kepada seluruh pihak yang telah mengabdi,” tegasnya.
“Ke depan tak boleh lagi ada yang melebihi kebutuhan. Misal, di salah satu puskesmas ada pegawai 100, lebih banyak dari pasiennya,” pungkas Gus Fawait. (*)
