KabarBaik.co, Jakarta– Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat gejolak di Timur Tengah, pemerintah RI justru memastikan kabar baik yang melegakan bagi calon jemaah haji. Yakni, biaya haji 2026 tidak naik. Bahkan, sebetulnya turun dibandingkan 2025 lalu.
Keputusan ongkos haji tidak naik tersebut disampaikan oleh Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Dia menegaskan bahwa pemerintah turun tangan langsung untuk menahan dampak kenaikan biaya avtur pesawat dengan menggelontorkan subsidi dari APBN sebesar Rp 1,77 triliun.
“Dampak kenaikan avtur ini di-absorb oleh pemerintah. Jadi tidak ada kenaikan biaya haji,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).
Di saat banyak sektor terdampak kenaikan energi global, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 justru ditetapkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah bersama DPR menyepakati BPIH sebesar Rp 87.409.365,45. Angka ini turun sekitar Rp 2 juta dari tahun 2025 yang mencapai Rp 89,4 juta.
Sementara itu, biaya yang harus ditanggung langsung oleh jemaah atau Bipih ditetapkan rata-rata sebesar Rp 54.193.806,58.
Penurunan tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan ibadah haji, meski tekanan biaya operasional meningkat.
Diketahui, dari total Bipih tersebut alokasinya mencakup penerbangan (PP) Rp 32.912.885, akomodasi Makkah Rp 14.108.921, akomodasi Madinah Rp 3.872.000, dan Living cost Rp 3.300.000.
Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menyebut penurunan biaya ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan DPR. Dia juga mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji terus ditekan setiap tahun.
Namun, pihaknya mengingatkan bahwa penurunan biaya tidak boleh mengorbankan kualitas layanan. “Kalau terus diturunkan, kita juga harus hati-hati karena bisa berdampak pada pelayanan,” ujarnya dalam sebuah kesempatan.
Gus Irfan menyatakan, pelayanan kepada jemaah bukan sekadar tugas administratif, melainkan amanah besar. Kesalahan kecil dari petugas bisa berdampak serius terhadap kenyamanan hingga keselamatan jemaah di Tanah Suci.
Langkah pemerintah menahan kenaikan biaya di tengah tekanan global menunjukkan keberpihakan pada jemaah. Namun di sisi lain, tantangan menjaga kualitas layanan kini menjadi pekerjaan rumah besar.
Dengan subsidi triliunan rupiah dan komitmen efisiensi, penyelenggaraan haji 2026 akan menjadi ujian. Mampukah biaya ditekan tanpa menurunkan standar pelayanan pada musim haji tahun ini? Terlebih tahun ini merupakan peralihan penyelenggaraan haji dari semula ditangani Kementerian Agama, kini beralih ke Kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. (*)
