KabarBaik.co, Blitar – Kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai berdampak pada operasional Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Pemkot memutuskan memangkas volume perjalanan dinas (perjadin) agar anggaran yang telah dialokasikan tidak habis sebelum tutup tahun.
Seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Blitar diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi. Dengan harga Pertamax yang kini mencapai Rp 16.250 per liter, biaya operasional otomatis meningkat. Di sisi lain, anggaran perjalanan dinas tahun ini juga sudah lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat edaran penghematan energi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu dampaknya ialah pembatasan perjalanan dinas ke luar daerah.
“Kami sudah menginstruksikan edaran untuk hemat BBM. Kami juga sudah mengurangi banyak konsumsi BBM, termasuk aktivitas untuk efisiensi,” ujarnya, Sabtu (4/7).
Menurut pejabat yang akrab disapa Mas Ibin itu, perjalanan dinas kini hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan. OPD juga diminta tidak lagi membawa rombongan besar ketika menghadiri kegiatan di luar daerah.
“Saya tekankan kepada teman-teman OPD supaya lebih hemat. Yang dibawa jangan banyak-banyak, tidak usah membawa staf kalau memang tidak diperlukan,” katanya.
Selain membatasi perjalanan dinas, pemkot juga mendorong pemanfaatan rapat virtual sebagai pengganti pertemuan tatap muka. Aparatur sipil negara (ASN) juga diminta menggunakan moda transportasi yang lebih hemat energi, bahkan berjalan kaki atau bersepeda jika jarak rumah ke kantor memungkinkan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kota Blitar Heru Eko Pramono menjelaskan, kenaikan harga BBM membuat biaya operasional perjalanan dinas ikut meningkat. Karena itu, penghematan dilakukan dengan mengurangi frekuensi keberangkatan, bukan mengurangi kualitas pelayanan.
“Kenaikan harga BBM otomatis berdampak pada biaya perjalanan dinas. Karena itu kami harus lebih selektif. Kalau masih bisa dilakukan secara virtual, ya dilakukan secara virtual,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, pagu anggaran perjalanan dinas memang terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2024 anggarannya masih mencapai Rp 22,6 miliar. Pada 2025 turun menjadi Rp 12,3 miliar, sedangkan tahun ini kembali menyusut menjadi sekitar Rp 12,1 miliar atau berkurang sekitar Rp 185 juta dibanding tahun lalu.
Heru memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan meski anggaran perjalanan dinas dipangkas. Hanya saja, setiap agenda luar daerah kini harus mempertimbangkan urgensi dan efisiensi anggaran. “Kalau cukup sehari ya sehari. Kalau cukup satu orang yang berangkat ya satu orang saja,” pungkasnya. (*)
