KabarBaik.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), ketahanan pangan, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Khofifah dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Gedung Setdaprov Jatim, Kamis (21/8). Rakor tersebut dihadiri oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, jajaran wakil menteri, pimpinan BUMN, Forkopimda Jatim, hingga para bupati/wali kota se-Jawa Timur.
Khofifah menegaskan bahwa kehadiran para menteri, wakil menteri, dan pimpinan BUMN di Surabaya diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang muncul di lapangan, mulai dari pengembangan koperasi merah putih, pelaksanaan program makan bergizi, hingga penguatan ketahanan pangan.
“Insya Allah kita bisa lari cepat sebagai bagian dari tim penyukses program Presiden, supaya capaiannya bisa lebih maksimal,” ujar Khofifah.
Khofifah memaparkan, hingga kini Jawa Timur telah menuntaskan pembentukan 8.494 KDKMP yang seluruhnya telah berbadan hukum. Dari jumlah itu, sebanyak 8.420 atau 99 persen merupakan koperasi baru, sedangkan 74 lainnya merupakan pengembangan koperasi lama.
Sebanyak 68 KDKMP di antaranya telah mulai beroperasi. Rinciannya, 9 menjadi mockup nasional, sementara 59 lainnya sudah menjalankan usaha di kabupaten/kota.
“Tentu di lapangan kita juga temui berbagai kendala, mulai dari permodalan, skema pembayaran hingga regulasi. Maka lewat rapat hari ini kita berharap ada solusi konkret,” tegas Khofifah.
Selain koperasi, Khofifah juga memaparkan progres Program Makan Bergizi Gratis. Jawa Timur telah membentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG melalui SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/605/013/2025.
Hingga saat ini terdapat 714 SPPG dengan total 16.930 petugas yang telah menyalurkan manfaat program kepada 1,9 juta masyarakat. Program ini, kata Khofifah, bukan hanya meningkatkan gizi masyarakat, tapi juga membuka peluang kerja, memperkuat UKM, serta menyerap hasil pertanian lokal.
Khofifah juga menyoroti distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang belum merata di pasar tradisional. Ia mencontohkan kunjungannya ke Pasar Tanjung Jember, di mana beras SPHP tidak tersedia sejak April lalu.
“Kondisi ini bisa berdampak pada angka kemiskinan. Karena banyak masyarakat yang sebenarnya mampu membeli beras medium, tapi akhirnya terpaksa membeli beras premium,” ujarnya.
Ia meminta para kepala daerah intensif turun ke lapangan serta berkoordinasi langsung dengan Bulog agar ketersediaan beras SPHP lebih merata dan terjangkau.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi tinggi atas capaian Jawa Timur dalam menuntaskan 8.494 KDKMP. Ia menyebut Jatim layak menjadi pilot project nasional.
“Bu Gubernur sangat menguasai persoalan di lapangan, luar biasa. Semoga ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Zulhas.
Ia juga langsung menindaklanjuti keluhan terkait beras SPHP dengan menghubungi Dirut Perum Bulog untuk mempercepat distribusi ke pasar tradisional di Jawa Timur.
Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memuji Jatim sebagai provinsi tercepat dalam pembentukan koperasi merah putih. “Karena Gubernurnya orang koperasi. Harapannya kesuksesan Jatim bisa menular ke daerah lain,” ujarnya.
Adapun Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan siap berkeliling Jawa Timur untuk memastikan KDKMP berjalan tepat sasaran. “Jika Jatim bisa menyelesaikan target akhir bulan ini atau September, maka sepertiga target nasional sudah dituntaskan oleh Jawa Timur,” ungkapnya.
