KabarBaik.co, Surabaya – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya missing link atau keterputusan koordinasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan usai kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Surabaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai setelah menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPRD Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (13/5).
Keterputusan Koordinasi Pusat dan Daerah
Dalam hearing tersebut, Pigai menilai persoalan MBG bukan hanya soal kelalaian dapur SPPG. Masalah utama terletak pada lemahnya tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya menemukan ada missing link. Tidak ada jembatan yang kuat antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Pigai.
Menurutnya, pemda selama ini menganggap MBG sebagai program pusat yang berjalan di luar sistem mereka. Akibatnya, fungsi pengawasan dan rasa tanggung jawab dari pemerintah daerah tidak terbentuk optimal. Padahal, MBG adalah program pelayanan publik berskala besar yang menyasar anak sekolah.
Lemahnya Pengawasan Harian
Kasus di Surabaya menyebabkan hampir 210 siswa dari sembilan sekolah mengalami gangguan kesehatan. Seluruh korban mengonsumsi makanan dari satu SPPG yang sama.
“Kalau sembilan sekolah terpapar dari satu dapur produksi yang sama, berarti ada persoalan serius dalam pengawasan dan tata kelola,” tegas Pigai.
Pigai menemukan indikasi kuat lemahnya pengawasan terhadap operasional SPPG. Ia menyoroti ketiadaan sistem kontrol harian yang ketat terkait kebersihan dapur, suhu makanan, penyimpanan, hingga standar higienitas. Lemahnya pengawasan ini menjadi ancaman serius mengingat Jawa Timur saat ini memiliki sekitar 119 SPPG yang melayani ribuan sekolah.
Rekomendasi dan Langkah Jangka Panjang
Pigai menegaskan bahwa tanggung jawab utama atas insiden ini berada pada pengelola SPPG dan BGN sebagai pengawas program, bukan pihak sekolah atau pemda. Berdasarkan fakta lapangan, ia menyatakan operasional dapur SPPG tersebut sudah layak dihentikan sementara.
“Kalau melihat fakta saintifik dan kondisi di lapangan, itu sudah layak di-hold dulu sementara,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pigai meminta pemda dilibatkan penuh dalam pengawasan, penganggaran, dan evaluasi program. Ia bahkan mengusulkan pembentukan dinas gizi daerah yang diperkuat undang-undang agar program tetap berlanjut di masa depan.
“Program ini baik, cita-citanya baik. Tapi tata kelolanya harus diperbaiki supaya tidak membahayakan anak-anak,” pungkas Pigai. (*)
