KabarBaik.co, Jember – Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi fokus utama pengawasan DPRD Kabupaten Jember.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Jember, Ahmad Hairozi dalam Reses Persidangan ke-1 pada Sabtu (14/3) kemarin.
Pria yang akrab disapa Rozi itu menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap pengelola dapur yang tidak patuh pada aturan.
“Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan kualitas gizi dan keberlangsungan program. Ia menyebutkan telah ditemukan sejumlah dapur yang terindikasi melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP),” katanya kepada wartawan.
Rozi juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat puluhan dapur yang masuk dalam radar pengawasan.
“Bukan disuspensi, tapi diperingati. Kemarin itu ada 18 dan 42 dapur yang diberi peringatan karena tidak mempunyai izin. Kalau yang disuspensi itu ada tiga, karena masalah menu yang tidak sesuai,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa praktik nakal seperti ketidaksesuaian menu sangat merugikan masyarakat dan program nasional ini. Pasca hari raya, tim pengawas akan kembali bergerak lebih masif untuk memantau lapangan.
Salah satu poin penting yang ditekankan adalah keterlibatan ekonomi lokal. Ia menegaskan instruksi dari Bupati Jember Gus Fawait bahwa setiap dapur wajib memberdayakan UMKM lokal untuk menyuplai bahan pokok seperti tempe, tahu, dan kebutuhan lainnya.
“Dapur tidak boleh pakai monopoli. Kalau tidak memanfaatkan UMKM lokal, nanti akan di-SP (Surat Peringatan). Kita ingin persaingan yang sehat dengan banyak supplier agar ekonomi warga juga ikut bergerak,” tegas Halim.
Selain MBG, DPRD Jember juga tengah mengawal beberapa program strategis lainnya di tahun 2026 ini, KDMP dan Perbaikan penerangan jalan.
DPRD Jember berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh program, baik nasional maupun daerah, dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat Jember tanpa ada pihak yang mengambil keuntungan sepihak.(*)
