KabarBaik.co, Nganjuk — Proyek pembangunan Sekolah Rakyat Nganjuk di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, mendadak jadi sorotan publik. Pasalnya, tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan selisih tajam antara laporan progres fisik di atas kertas dengan realisasi nyata yang terpasang di lokasi proyek.
“Kalau menurut data secara keseluruhan 99 persen, tapi kalau dikurangi dengan progress yang belum terpasang itu, ini kan sudah dihitung itu progresnya terpasang yang on site, tapi belum terpasang. Kalau dikurangi itu mungkin 85 persen,” ungkap Auditor BPKP, Hasoloan Manulu, saat meninjau langsung lokasi proyek, Kamis (20/8).
Temuan mengejutkan ini membongkar fakta bahwa sejumlah material bangunan yang telah dihitung dan dilaporkan masuk progres ternyata masih belum terpasang di lapangan. Imbas dari keterlambatan pengerjaan gedung tersebut, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) awal bagi para siswa baru pun terpaksa diboyong keluar dari area sekolah.
“Kalau soal kemarin itu MPLS-nya memang di pendopo karena melihat situasi di sini belum ready. Ya, itu memang kebijakan dari Pemda yang mendukung itu supaya terlaksana MPLS awal kemarin itu ya,” jelas Hasoloan mengenai pemindahan lokasi kegiatan siswa.
Guna mengejar target operasional tahun ajaran baru, BPKP mendesak percepatan pengerjaan agar kegiatan MPLS final sudah dapat digelar di lokasi sekolah pada 31 Agustus mendatang.
Pihak pengelola bahkan mulai menyiapkan skenario darurat berupa penggabungan fasilitas asrama untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA demi menampung seluruh siswa.
“Jadi, untuk jenjang SD, SMP, SMA karena dari sisi ketersediaan rombelnya masih memungkinkan. Baru 190 sekian rombel. Jadi, masih bisa dilaksanakan nanti asramanya di SD,” tambah Hasoloan merincikan strategi pengoperasian fasilitas secara bertahap.
Terkait ancaman sanksi maupun denda yang membayangi pihak kontraktor akibat keterlambatan ini, BPKP menegaskan masih mempelajari poin-poin dalam dokumen kontrak. Walau deviasi pengerjaan diklaim relatif kecil, kepastian pemanfaatan gedung untuk tahun ajaran baru tetap menjadi prioritas utama.
“Ya, nanti kita lihat di kontraknya. Sampai kapan sebenarnya mereka itu. Karena dari sisi kontrak tadi saya dengar memang ada deviasi tapi kecil. Deviasinya kecil. Nah, cuman kan sasarannya harus bisa terselenggara tahun ajaran baru di sini,” pungkasnya.
Saat ini, tim auditor BPKP terus melakukan pendataan ketat terhadap berbagai kendala teknis di lapangan. Langkah ini diambil untuk memacu percepatan pengerjaan hingga proyek benar-benar rampung 100 persen dan siap digunakan oleh para siswa.
