KabarBaik.co, Jember – Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah revolusioner untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia. Berkolaborasi dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB), Imigrasi menginisiasi sistem pengamanan modern bertajuk “Pagar Digital” yang mengandalkan patroli pesawat tanpa awak (drone).
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyatakan bahwa proyek strategis ini lahir dari evaluasinya saat menghadiri Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Ia menyayangkan minimnya teknologi lokal di ajang internasional tersebut, padahal SDM dalam negeri sangat mumpuni.
“Dari situlah saya terpikirkan untuk menggandeng kampus teknologi terbaik di Indonesia. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” ujar Hendarsam usai rapat koordinasi di Gedung Ditjen Imigrasi, Rabu (1/7).
Tantangan geografis Indonesia memang luar biasa. Dari total 3.111 km garis perbatasan darat, pos penjagaan yang tersedia saat ini masih sangat terbatas dan belum beroperasi optimal. “Hanya ada 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) yang tersebar di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” ungkapnya.
Kendati angka pelintas resmi cukup tinggi, fokus utama Imigrasi justru tertuju pada pengawasan jalur-jalur tikus yang kerap dimanfaatkan untuk tindak kejahatan transnasional, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, serta penyelundupan komoditas ilegal.
Untuk merealisasikan Pagar Digital ini, Imigrasi mengoptimalkan teknologi drone hasil riset ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Istimewanya, drone ini ditenagai oleh panel surya (solar panel) sehingga mampu mengudara secara nonstop selama 24 jam.
Hendarsam menjelaskan bahwa Pagar Digital ini tidak menghalau orang secara fisik, melainkan memberikan situational awareness secara real-time. Begitu ada pergerakan mencurigakan di area blind spot, sistem langsung mengirimkan koordinat akurat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat.
Selain efisien dan jauh lebih hemat dibanding mengoperasikan pesawat berawak, proyek jangka panjang ini dirancang sebagai fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di sektor keimigrasian nasional.
“Kolaborasi ini adalah komitmen kami agar pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur tidak resmi lewat teknologi siber domestik, kita bisa meminimalkan celah bagi pelaku TPPO sekaligus mewujudkan kemandirian teknologi nasional,” pungkas Hendarsam. (*)
