KabarBaik.co, Nganjuk – Panggung birokrasi di Kabupaten Nganjuk kini tengah memasuki babak krusial. Proses seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau yang dikenal sebagai lelang jabatan, telah melahirkan empat nama birokrat dengan raihan nilai tertinggi dalam ujian kompetensi.
Meski secara administrasi dan kapasitas di atas kertas mereka berada di posisi terdepan, keputusan akhir kini berada di tangan realitas politik yang dinamis.
Sistem merit yang diamanatkan oleh Undang-Undang ASN sebenarnya dirancang untuk menjamin profesionalisme dan memotong rantai nepotisme melalui proses seleksi yang ketat oleh panitia independen.
Dari penyaringan tersebut, empat figur berhasil mendominasi posisi puncak di empat sektor vital pemerintahan Kabupaten Nganjuk.
Sektor Infrastruktur (Dinas PUPR) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nganjuk, Onny Supriyono, berhasil mengamankan posisi teratas untuk kursi Kepala Dinas PUPR.
Sektor Kepegawaian (BKPSDM), Sekretaris Badan, Agus Heri Widodo, sukses berdiri di puncak klasemen nilai untuk posisi Kepala BKPSDM.
Sektor Pelayanan Kesehatan (RSD Nganjuk) Lenny Buana Wuriningtyas tampil mendominasi dengan raihan nilai tertinggi untuk jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk.
Sektor Investasi (DPMPTSP) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Nganjuk, Nugroho, melejit di urutan pertama dalam persaingan kursi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Secara logika capaian nilai, keempat figur tersebut merupakan pilihan utama. Mekanisme aturan yang berlaku mengharuskan panitia seleksi untuk menyetorkan tiga nama terbaik dari masing-masing formasi kepada kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Namun, celah regulasi di sinilah yang kerap memicu drama birokrasi. Kepala daerah memiliki hak prerogatif yang sah secara hukum untuk memilih salah satu dari tiga nama yang direkomendasikan.
Kuasa penuh ini memungkinkan kepala daerah melantik siapa saja yang masuk dalam zona tiga besar, termasuk figur yang berada di urutan nilai terendah sekalipun.
Kini, kelanjutan dari ritual pengisian jabatan di Kabupaten Nganjuk sepenuhnya berada di tangan pemegang kebijakan.
Publik tinggal menunggu apakah hasil akhir lelang jabatan ini akan mengutamakan nilai kompetensi murni para birokrat, atau justru lebih condong pada faktor keselarasan politik penguasa daerah.
