KabarBaik.co – Suasana depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Kamis (1/5), dipenuhi ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja yang memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Mereka membawa berbagai tuntutan untuk disuarakan kepada pemerintah, salah satunya oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Jazuli.
Dalam orasinya yang lantang, Jazuli menyoroti kebijakan pemerintah dalam lima tahun terakhir yang dinilai banyak merugikan buruh, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Menurutnya, May Day adalah momen penting untuk menagih keberpihakan nyata pemerintah terhadap buruh dan rakyat kecil.
“Sudah hampir lima tahun terakhir ini kebijakan pemerintah banyak yang merugikan buruh, terutama soal Omnibus Law,” tegas Jazuli di depan massa aksi.
Ia juga menyebutkan bahwa sikap politik Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dinilai memberikan harapan bagi buruh. Jazuli meminta Gubernur Jawa Timur agar turut menerjemahkan sikap tersebut ke dalam kebijakan konkret yang berpihak pada kaum pekerja.
“Di momentum ini, kami meminta kepada Ibu Gubernur untuk benar-benar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada buruh dan rakyat kecil,” tambahnya.
FSPMI turut menyoroti sistem perpajakan yang dianggap tidak adil, terutama bagi pekerja perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Jazuli menjelaskan, pekerja perempuan masih dihitung sebagai lajang dalam sistem perpajakan, meskipun mereka menopang kebutuhan keluarga.
“Perempuan yang sudah bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga masih dihitung sebagai lajang, dan itu sangat memberatkan,” ungkap Jazuli.
Selain itu, ia mendesak pemerintah untuk menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini berkisar Rp5 juta per bulan menjadi Rp10 juta per bulan. Hal ini, menurutnya, penting untuk meringankan beban pajak buruh.
“Kami menuntut agar PTKP dinaikkan menjadi Rp10 juta per bulan. Ini penting agar beban pajak tidak menyiksa buruh,” tegasnya.
Selain isu pajak dan upah, Jazuli juga membawa aspirasi buruh terkait akses kesehatan dan pendidikan. Ia meminta agar masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP, tanpa syarat yang berbelit-belit.
“Warga kelas bawah, kaum buruh, harus bisa berobat cukup pakai KTP saja, gratis, di mana pun. Termasuk pendidikan, tidak boleh lagi ada pungutan-pungutan di sekolah,” ujarnya.
Menurut Jazuli, perjuangan buruh dalam peringatan May Day ini adalah untuk memastikan pemerintah berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya melalui janji, tetapi juga kebijakan nyata.
“Momentum May Day ini kami gunakan untuk mengingatkan pemerintah: keberpihakan kepada kaum buruh bukan hanya janji, tapi harus nyata dalam kebijakan,” pungkasnya.
Dengan berbagai tuntutan yang disampaikan, ribuan buruh berharap pemerintah dapat mendengar dan segera mewujudkan keadilan bagi pekerja dan rakyat kecil.(*)
