kabarbaik.co – Pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Lamongan mendapat dukungan sari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Menko Muhadjir mendatangi langsung nelayan di pesisir pantura, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Menurutnya, nelayan memiliki peran utama dalan mengelola potensi laut yang menjadi unggulan Lamongan.
Ia datang bersama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menggelar dialog dengan nelayan. “Saya dan Pak Bupati hadir di sini untuk mendengarkan saran dan masukan langsung agar kesejahteraan nelayan semakin meningkat,” tutur Menko PMK, Sabtu (13/1/2024).
Yuhronur Efendi menyebut, bahwa Pemkab Lamongan juga memprioritaskan kesejahteraan nelayan bahkan dimasukkan dalam program prioritas “Lumbung Pangan Nasional”.
Pemberdayaan nelayan oleh Pemkab Lamongan diwujudkan dengan pemberian bantuan BPJS ketenagakerjaan sebanyak enam belas ribu yang diserahkan kepada nelayan.
Sedangkan untuk bantuan sarana dan prasarana tentu terus disalurkan kepada 17 Rukun Nelayan. Dan yang saat ini sedang diusulkan ialah cold storage, alat ini memang sangat dibutuhkan nelayan untuk menyimpan ikan agar bertahan lama.
“Dukungan kami terhadap kemajuan SDM dalam mengelola seluruh sektor memang menjadi prioritas utama. Selain memberikan pembekalan edukasi, Pemkab Lamongan juga terus mendampingi dan memberikan support berupa batuan. Untuk potensi laut Lamongan menempati urutan nomor 2 di Jawa Timur yakni 136 ribu ton di tahun 2023. Maka dari itu kesejahteraan nelayan pasti kami utamakan,” jelas Pak Yes.
Untuk mengatasi keluhan nelayan terkait BBM, Pak Yes menegaskan akan segera melakukan komunikasi dengan Dinas Kalautan dan Perikanan Lamongan, utamanya dalam membantu menangani surat rekomendasi pembelian BBM.
Karena dari pihak Pertamina melakukan perubahan regulasi pada distribusi BBM. Mengingat pentingnya BBM sebagai bahan pokok nelayan saat berlayar.
Selanjutnya kunjungan dilakukan di KUD Minatani Kecamatan Brondong, koperasi yang sudah beroperasi sejal 1994 ini berhasil melakukan manajemen kerjasama dengan Pemkab Lamongan. Efektifitas kinerja KUD Minatani juga berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Lamongan.
Menko PMK meminta kepada KUD Minatani agar bersinergi dengan Pemkab Lamongan tidak hanya dalam hal ekonomi. Melainkan membantu pemerataan penggunaan jaminan kesehatan untuk masyarakat agar meningkatkan nilai universal health coverage (UHC) Lamongan dan kesejahteraan masyarakat tentunya.
“Di Kabupaten Lamongan komitmen untuk sejahterakan masyarakat sudah sangat bagus. Salah satunya memberikan jaminan kesehatan, semoga kerjasama Pemkab dengan KUD Minatani bisa meluas tidak hanya di bidang ekonomi saja. Melainkan bisa meningkatkan angga UHC Kabupaten Lamongan sehingga capai angka 99 persen,” pinta Menko PMK.(kb04)
