KabarBaik.co, Surabaya- Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi keterbukaan informasi publik di Jawa Timur. Ketika Komisi Informasi (KI) Pusat meniadakan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) secara nasional tahun ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tetap kembali menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap ratusan badan publik sasaran.
Kick-off Monev KIP Jawa Timur 2026 direncanakan dimulai pada 24 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) bagi badan publik yang menjadi sasaran penilaian yang dijadwalkan pada 27 Agustus secara daring.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur A. Nur Aminuddin mengatakan, secara umum instrumen Monev KIP 2026 masih menggunakan instrumen yang sama seperti tahun sebelumnya. Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) juga kembali memanfaatkan aplikasi e-Monev yang terintegrasi dengan sistem Komisi Informasi Pusat RI.
“Harapannya seluruh badan publik yang menjadi sasaran Monev bisa mengikuti seluruh tahapan. Ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Aminuddin, Kamis (13/8).
Objek Monev tahun ini mencakup pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, badan usaha milik daerah (BUMD), lembaga atau instansi vertikal, hingga pemerintah desa.
Pelaksanaan Monev Jatim tersebut menjadi semakin relevan setelah KI Pusat secara resmi meniadakan IKIP 2026 akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. Meski pengukuran indeks ditiadakan, KI Pusat menegaskan keterbukaan informasi tetap merupakan kewajiban badan publik dan hak dasar masyarakat. KI Pusat bahkan menjadikan 2026 sebagai momentum konsolidasi agar kualitas keterbukaan tidak menurun dan hasil pengukuran kembali pada 2027 dapat lebih baik.
Kondisi itu membuat Monev daerah memiliki arti lebih dari sekadar agenda pemeringkatan. Bagi Jawa Timur, Monev dapat menjadi instrumen untuk memastikan praktik keterbukaan tetap berjalan ketika ukuran indeks nasional sedang tidak dilakukan.
70 Badan Publik Lolos SAQ pada 2025
Catatan Monev Jatim tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya ruang besar untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi badan publik.
Pada Monev 2025, sebanyak 142 badan publik tercatat mengikuti seluruh tahapan penilaian setelah sebelumnya terdapat 233 badan publik yang menjadi peserta. Dari proses penilaian SAQ, sebanyak 70 badan publik berhasil memperoleh nilai di atas 80 dan melaju ke tahapan berikutnya.
Pada tahap akhir, 47 badan publik berhasil meraih predikat Informatif, sementara 22 lainnya berada dalam kategori Menuju Informatif. Predikat Informatif diberikan kepada badan publik dengan nilai 90–100, sedangkan kategori Menuju Informatif berada pada rentang 80–89.
Artinya, pekerjaan rumah Monev 2026 bukan sekadar mempertahankan 47 badan publik yang sudah berada di level Informatif. Tantangannya adalah mendorong badan publik lain agar ikut naik kelas, sekaligus memastikan predikat tersebut mencerminkan kualitas layanan informasi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Bukan Sekadar Mengejar Nilai
Monev KIP pada dasarnya tidak berhenti pada pengisian kuesioner. Sistem penilaian digunakan untuk melihat sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban menyediakan, mengumumkan, dan memberikan informasi publik secara terbuka, mudah diakses, serta sesuai ketentuan.
Komisi Informasi sendiri mencatat bahwa e-Monev digunakan untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi badan publik. Dalam praktiknya, tahapan Monev mencakup pengisian SAQ, verifikasi, visitasi atau verifikasi faktual, presentasi/wawancara hingga penilaian akhir dan penganugerahan.
Karena itu, tantangan Monev 2026 adalah menggeser orientasi badan publik dari sekadar “memenuhi instrumen penilaian” menjadi membangun keterbukaan sebagai budaya kerja.
Hal tersebut sejalan dengan kondisi keterbukaan informasi di Jawa Timur. Pada awal 2026, Aminuddin menyebut Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jawa Timur berada pada skor 72,28, masih dalam kategori sedang. Ia menilai peningkatan ke kategori baik membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan aksi nyata di lapangan.
Terlebih, pemerintah desa menjadi salah satu perhatian penting. Tantangan keterbukaan di tingkat desa bukan hanya menyangkut ketersediaan dokumen, tetapi juga bagaimana informasi mengenai kebijakan, anggaran, program pembangunan dan pelayanan publik dapat disampaikan secara proaktif kepada masyarakat.
Tahun Konsolidasi
Jika 2025 menjadi tahun pembuktian bahwa semakin banyak badan publik mampu menembus kategori Informatif, maka Monev 2026 berpotensi menjadi tahun konsolidasi.
Apalagi, tanpa adanya IKIP nasional tahun ini, keberadaan Monev daerah menjadi salah satu ruang penting untuk menjaga agar agenda transparansi tidak kehilangan momentum. KI Pusat sendiri menegaskan bahwa absennya IKIP 2026 tidak boleh menjadi alasan bagi badan publik untuk mengendurkan keterbukaan informasi.
Bagi Jawa Timur, targetnya bukan semata memperbanyak jumlah penerima penghargaan. Ukuran keberhasilan yang lebih substansial adalah semakin banyak badan publik yang mampu menyediakan informasi secara cepat, akurat, mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan kick-off yang dijadwalkan pada 24 Agustus, bola kini berada di tangan badan publik peserta. Mereka tidak hanya dituntut mengisi SAQ dan melengkapi dokumen pendukung, tetapi juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi benar-benar menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.
Sebab pada akhirnya, predikat Informatif bukanlah tujuan akhir. Namun menjadi cermin bahwa hak masyarakat untuk tahu benar-benar dilayani dengan mudah dan cepat di era digital. (*)
