KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Yang mengejutkan, menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer alias Noel beserta 10 orang lainnya. OTT ini diduga terkait pemerasan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap sejumlah perusahaan. Sebuah skandal yang terjadi hanya beberapa bulan setelah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto berkuasa.
Ironisnya, sebelum ditangkap, Noel sempat berpose heroik dengan pesan “Jangan main-main di pemerintahan Pak Prabowo” saat sidak pabrik, yang kini terasa seperti lelucon pahit.
Penangkapan ini sejatinya bukan prestasi, melainkan pengingat menyakitkan: korupsi di Indonesia masih merajalela, dan efek jera hanyalah mimpi basah. Penangkapan Noel, yang ketua umum Jokowi Mania (Joman) dan belakangan bandul beralih ke Prabowo, ini menambah daftar panjang pejabat yang tersandung korupsi.
Sejak KPK berdiri pada 2002, ratusan OTT telah dilakukan. Penyidikan-penyidikan dilaksanakan. Tapi apa hasilnya? Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tetap jeblok, dan kerugian negara triliunan rupiah terasa terus menguap tanpa penyesalan nyata dari para pelaku.
Skandal Noel rasanya bukan kasus terisolasi. Tapi, bagian dari pola sistematik, di mana korupsi tertanam dan begitu rentan dalam wajah birokrasi kita, didorong oleh kesempatan besar dan pengawasan masih longgar. Gaji pejabat yang dirasa tak sebanding dengan godaan anggaran raksasa membuat korupsi terasa seperti “bisnis biasa,” sementara impunitas elite telah terstigma di bawah, melindungi mereka dari hukuman berat.
Kenapa tak ada kapok? Jawabannya sederhana tapi menyakitkan. Salah satunya, hukuman terlalu ringan dan penuh pengampunan. Koruptor sering mendapat vonis di bawah tuntutan, atau tuntutan sudah rendah, remisi cepat, atau bahkan grasi, membuat penjara seperti “liburan sementara.” Kasus-kasus besar seperti e-KTP atau korupsi triliunan rupiah tidak jarang berakhir dengan hukuman minimal, sementara aset hasil korupsi jarang dirampas sepenuh-penuhnya. Revisi UU KPK 2019 diakui atau tidak semakin melemahkan lembaga ini, mengubah OTT dari senjata tajam seolah menjadi pertunjukan semata. Sampai kita pun lupa mengingatnya.
Di media sosial, warganet ramai membahas bagaimana Noel, yang baru saja dilantik, sudah “main-main” dengan K3, bidang yang seharusnya melindungi pekerja, malah jadi ladang pemerasan. Ini bukan sekadar kegagalan individu, melainkan kegagalan sistem yang membiarkan budaya korupsi berkembang biak.
Pemerintahan Presiden Prabowo, yang berjanji reformasi birokrasi, satu dari Asta Cita, kini sungguh diuji. Presiden tentu telah mendapat laporan OTT ini, tapi apa langkah selanjutnya? Apakah berubah? Pelaku bebas setelah beberapa tahun, kembali ke kehidupan normal dan mewah lagi? Sementara kemiskinan tak kunjung beringsut akibat dana negara dimaling. Efek jera naga-naganya tak akan muncul tanpa reformasi radikal. Yang ada sebatas gonta-ganti pemain.
Mungkin sudah saatnya terapkan hukuman mati untuk korupsi ekstrem? Lalu, rampas aset hingga koruptor miskin, dan hilangkan remisi otomatis. Perkuat KPK dengan membatalkan revisi melemahkan, tingkatkan transparansi birokrasi melalui digitalisasi anggaran, dan naikkan gaji pejabat sambil tingkatkan akuntabilitas. Pendidikan anti-korupsi dari sekolah hingga masyarakat harus jadi prioritas, agar korupsi tak lagi dilihat sebagai “norma elite.”
Kasus Noel harus jadi titik balik. Titik nol. Jika tidak, OTT hanyalah drama berulang yang membuat kita semua muak. Rakyat Indonesia memimpikan dapat pemerintahan bersih, bukan parade koruptor yang tak pernah kapok. Saatnya bertindak, atau korupsi akan terus menelan masa depan bangsa. (*)
