KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan peran strategis daerah sebagai salah satu lumbung ternak nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di wilayah Jabodetabek.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa setiap tahunnya NTB mampu mengirimkan sekitar 20 ribu ekor sapi ke wilayah tersebut.
“NTB memiliki peran strategis dalam penyediaan hewan kurban, terutama menjelang Idul Adha. Volume pengiriman kita ke Jabodetabek rata-rata mencapai 20 ribu ekor setiap tahun,” ujarnya, Kamis (16/4).
Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama selama ini bukan terletak pada tata kelola di daerah, melainkan pada keterbatasan moda transportasi laut, khususnya kapal pengangkut truk dan tronton.
“Isu penumpukan di pelabuhan sebenarnya merupakan persoalan yang hampir terjadi setiap tahun. Namun pada 2026 ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak awal untuk meminimalkan hal tersebut,” jelasnya.
Menanggapi pemberitaan terkait adanya persoalan distribusi ternak di Pelabuhan Gili Mas, Pemprov NTB menegaskan bahwa kondisi tahun ini justru jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.
“Perlu kami luruskan, bahwa secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini justru mengalami perbaikan signifikan. Sistem pengaturan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan mendasar seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” tegas Ahsanul.
Pria yang akrab disapa Aka ini menambahkan, jika terjadi kepadatan di beberapa titik, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor momentum yang bersamaan antara pengiriman ternak dan musim panen jagung di NTB.
“Jadi perlu dipahami, kepadatan yang terjadi bukan karena kegagalan sistem pengaturan ternak, tetapi karena adanya pertemuan dua arus logistik besar secara bersamaan, yaitu ternak dan hasil pertanian,” katanya.
Untuk memastikan distribusi tetap lancar, Pemprov NTB telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya membentuk Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-127 Tahun 2026, yang melibatkan berbagai pihak lintas sektor.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pengaturan jadwal penerbitan rekomendasi, izin, dan sertifikat veteriner, pembatasan pengiriman maksimal 20 truk atau tronton per kabupaten/kota per hari sesuai jadwal kapal, serta edukasi kepada peternak agar menyesuaikan waktu pengiriman dengan ketersediaan armada.
Pelayanan di lapangan turut diperkuat, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan oleh dokter hewan dan penyediaan air minum bagi ternak melalui dukungan BPBD dan Karantina.
Pemprov NTB juga terus mendorong penambahan kapasitas angkutan laut dengan mengajukan permohonan ke Kementerian Perhubungan RI, baik melalui Pelabuhan Lembar maupun Gili Mas, serta optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.
“Upaya tersebut terus kami dorong, meskipun hingga saat ini penambahan armada belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, pengaturan di daerah tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ahsanul menegaskan, secara keseluruhan distribusi ternak tahun 2026 berlangsung aman, terkendali, dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peternak.
“Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, proses pengiriman ternak berjalan lancar. Ini menjadi indikator bahwa sistem yang kita bangun sudah berada pada jalur yang tepat,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi NTB berharap capaian ini dapat terus dipertahankan sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai daerah penghasil ternak nasional yang andal.
“Kami berkomitmen memastikan distribusi ternak berjalan lebih baik setiap tahun, sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap NTB sebagai lumbung ternak nasional,” tutupnya.(*)
