KabarBaik.co, Bojonegoro – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan pemerintah dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sektor lain, khususnya pendidikan.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Bojonegoro sekaligus Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan, mengatakan pada dasarnya program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak.
Namun, menurutnya, program tersebut bukan kebutuhan yang paling mendesak jika dibandingkan dengan berbagai persoalan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Program MBG mungkin bertujuan baik, meskipun menurut kami bukan program yang sangat urgent. Selama ini kebutuhan makan siang anak-anak pada dasarnya sudah dipenuhi oleh orang tua masing-masing,” ujarnya.
Donny menegaskan, pelaksanaan MBG jangan sampai mengorbankan kepentingan lain yang lebih prioritas, terutama anggaran pendidikan. Menurutnya, perbaikan kualitas pendidikan, rehabilitasi gedung sekolah yang rusak, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga honorer masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
“Kalau dibandingkan, memperbaiki kualitas pendidikan jauh lebih penting. Masih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana, termasuk kesejahteraan guru dan tenaga honorer yang perlu mendapat perhatian,” katanya.
Lebih lanjut, Donny menilai pendataan penerima manfaat MBG perlu dilakukan ulang agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Ia mengkritisi pola pemberian yang dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima.
“Pendataan harus diperjelas lagi supaya yang menerima MBG benar-benar mereka yang membutuhkan. Jangan sampai diberikan secara menyeluruh tanpa melihat kebutuhan riil di lapangan. Kalau semua dipaksa menerima, justru menjadi tidak efisien,” tegasnya.
Ia juga melihat sejumlah temuan di lapangan terkait makanan MBG yang tidak dikonsumsi siswa. Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan makanan tidak dimakan, mulai dari kualitas menu hingga kondisi makanan yang dinilai kurang layak.
“Kalau mau jujur melihat realitas di lapangan, ada makanan yang akhirnya tidak dimakan anak-anak karena berbagai sebab. Akibatnya ada yang dibuang atau dibawa pulang untuk pakan ternak. Kondisi seperti ini tentu jauh dari tujuan awal program,” ungkap Donny.
Selain persoalan sasaran dan kualitas makanan, Doni menilai tata kelola serta distribusi MBG juga berpotensi mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Guru yang selama ini telah dibebani berbagai tugas administrasi, menurutnya, masih harus membantu pembagian makanan, melakukan pengawasan, hingga menangani urusan pasca-distribusi.
“Guru seharusnya fokus pada proses pendidikan. Jangan sampai mereka masih harus dibebani urusan distribusi ransum, pengawasan konsumsi makanan, hingga penanganan jika terjadi persoalan seperti keracunan makanan,” katanya.
Karena itu, Donny menegaskan bahwa perdebatan mengenai dilanjutkan atau tidaknya program MBG bukan menjadi persoalan utama. Yang lebih penting adalah adanya kajian akademis yang kuat dan data yang valid sebagai dasar pelaksanaan program.
“Bukan soal dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Yang terpenting, kajian akademis dan data-datanya harus diperjelas terlebih dahulu karena program ini menggunakan uang rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, program MBG yang menelan anggaran hingga ratusan triliun rupiah perlu dievaluasi dari hulu hingga hilir. Evaluasi tersebut harus mencakup efektivitas program, dampaknya terhadap dunia pendidikan, keberlangsungan usaha pedagang kecil di sekitar sekolah, hingga peluang pelibatan kantin sekolah dan orang tua murid dalam pelaksanaannya.
“Prinsipnya, program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh. Harus dicari solusi agar keberadaan program ini tidak mengganggu pendidikan, tidak mematikan pedagang kecil di sekitar sekolah, serta bisa melibatkan kantin sekolah maupun orang tua siswa. Yang tidak kalah penting adalah menutup celah-celah korupsi dalam pelaksanaan program MBG,” pungkasnya.(*)
